Perdana, Rumput Laut Tarakan Senilai Rp 2,3 Miliar Diekspor ke Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengawal ekspor perdana 52,4 ton rumput laut kering asal Kalimatan Utara ke Vietnam.

KKP mengungkapkan, pengiriman komoditas tersebut bernilai Rp 2,3 miliar. Ekspor ini dilakukan melalui jalur laut dari Tarakan ke Vietnam.

"Tentu ini sangat menggembirakan, terutama produk rumput laut yang selama ini masih dilalulintaskan secara domestik melalui Makassar dan Surabaya merupakan potensi besar untuk ekspor kedepannya," kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Widodo Sumiyanto di Tarakan, dikutip Senin (19/9/2022).

Widodo berharap kegiatan ini mendorong geliat usaha kelautan dan perikanan di Kaltara.

Menurutnya, Provinsi Kaltara terutama di perairan sekitar pulau Tarakan, perairan Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik merupakan salah satu propinsi yang termuda di Indonesia sebagai penghasil rumput laut kering jenis Euchema cottonii dengan produksi pertahun mencapai 60.000 ton.

"Potensi produksinya bisa mencapai 5.000 ton/bulan," ujar Widodo.

Selain itu, BKIPM juga terus berupaya meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan di tingkat global melalui implementasi Quality Assurance hasil perikanan hulu hilir.

Kegiatan ini ditunjukkan melalui sertifikasi jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Widodo juga menyebut bahwa jajaran BKIPM mengembangkan digitalisasi pelayanan dalam rangka mempermudah akses pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan program terobosan tersebut, BKIPM KKP telah melakukan langkah-langkah kegiatan strategis meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikator Quality Assurance (QA) telah dilaksanakan di 15 daerah. 

Adapun Pencanangan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) untuk 10.000 Sertifikat kepada suplier/UMKM bidang perikanan.

"Kita juga mendorong terbentuknya sistem kelola penanganan mutu berstandar nasional dan internasional,"bebernya.

Sementara dari sisi kelembagaan, BKIPM juga melakukan berbagai perjanjian kerjasama dan MoU bersama instansi terkait untuk mendukung program akselerasi KKP. '

Ada juga penyediaan jalur transportasi, beragam kerjasama dengan berbagai lini seperti dibukanya beberapa jalur direct call dari sejumlah Bandar Udara (Juata, Pelabuhan Malundung, dll) juga telah dilaksanakan.

"Diharapkan ini dapat memberi solusi dan semangat untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri bagi para pelaku usaha skala besar maupun UMKM," jelas Widodo.

BKIPM mengungkapkan, saat ini Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah tersertifikasi HACCP di Kalimantan Utara sebanyak 17 UPI dan 1 UPRL. Selain itu, terdapat 55 supplier UMKM yang telah disertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

Pelepasan ekspor ditandai dengan penyerahan Sertifikat HACCP dan Sertifikat Kesehatan pada UPRL di kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan KKP fokus pada produk-produk yang mampu menjadi ketahanan pangan nasional serta pada produksi ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi salah satunya rumput laut. Dia pun mengamini potensi rumput laut Indonesia sangat besar.

Hasil budidaya rumput laut Tual dan Maluku Tenggara diproyeksikan sebagai komoditas unggulan eskpor. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai proyeksi tersebut karena kondisi lingkungan yang baik serta kandungan karagenan yang lebih tinggi.

"Kami beri support penuh untuk daerah-daerah potensial yang mau mengembangkan rumput laut. Seperti di Tual dan Maluku Tenggara, dan daerah potensial lainnya," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu di Tual, dikutip pada Kamis (15/9).

Tebe memaparkan bahwa Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia di bawah China (FAO 2020) dan memasok bahan baku rumput laut khusus untuk jenis Euchema cottonii. Capaian tersebut berpotensi terus meningkatkan seiring pemanfaatan lahan marikultur.

Dia menyebutkan, Indonesia memiliki luas lahan marikultur 12,3 juta hektar, sementara potensi tersebut baru digarap 102 ribu hektare atau baru 0,8 persen.

"Jika potensi yang ada bisa dimaksimalkan, tidak mustahil Indonesia bisa menjadi raja rumput laut dunia," ungkapnya.

Tebe menambahkan, rumput laut merupakan komoditi yang mudah untuk diaplikasikan, dan cepat dipanen. Selain itu, budidaya rumput laut menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keunggulan lainnya menurut Tebe adalah praktik budidaya rumput laut ramah lingkungan, emisi rendah karbon, mereduksi polutan dan berpotensi sebagai renewable resources.

"Rumput laut itu unik, dan ini sangat merakyat. Tapi jika dikembangkan maksimal bisa menjadi sumber ekonomi besar,” ujar Tebe.

Kementerian Kelautan dan Kebudayaan, ujar Tebe, berkomitmen mengembangkan potensi dari rumput laut. Seperti, penyediaan bibit rumput laut berkualitas hasil teknologi kultur jaringan atau metode reproduksi vegetatif yang mengembangbiakan potongan jaringan pada media hingga membentuk individu baru.

Selain itu, Tebe menyampaikan terobosan yang dilakukan adalah penyediaan sarana prasarana yang digunakan untuk memproduksi bibit rumput laut yang berkualitas. Sehingga, manfaat yang dihasilkan kebun bibit rumput laut yaitu penyediaan bibit rumput laut yang bermutu secara berkelanjutan, peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi rumput laut tercapai.

"Pada akhirnya tujuan kita menjadikan rumput laut sebagai sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat bisa terwujud," pungkasnya.