Susul Bauskit, Jokowi Racik Larangan Ekspor Timah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas seperti bijih nikel yang dikecam oleh banyak negara.

Atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dinyatakan kalah.

Dari pelarangan kedua komoditas tersebut, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk melanjutkan pelarangan ekspor timah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan pelarang ekspor timah.

"Kami melibatkan kementerian lain, Kadin (Kamar dagang dan Industri Indonesia) juga kita libatkan. Timah kalau kita larang gimana, cara kendala negatifnya apakah misalnya kita mau larang seluruhnya atau kita bertahap siapkan industri hilirnya. Sudah kita laporkan ke pimpinan, dan sudah kami antisipasi," ujar Ridwan dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam hal ini, Ridwan menambahkan sebelum melakukan pelarangan ekspor timah, pihaknya juga tengah memperhitungkan berbagai aspek, terkhusus pada pengembangan hilirisasi timah.

"Ada dan strategi umumnya, kita jangan bisa membuat saja tapi juga harus bisa menjual. Kita harus rangkul pemain global, timah ini perlu sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak kita harus kerja sama dengan pelaku global," terang dia.

Sebagai informasi, WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu. Namun, kekalahan itu tak lantas membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gentar. Bukannya mundur, Jokowi malah melanjutkan larangan ekspor pada bijih bauksit.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran untuk melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit," ujar Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Jakarta, Rabu (30/11).

Pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor bahan mentah bauksit sejak Juni 2023 mendatang. Langkah tersebut konsisten dengan tekad Indonesia menapaki hilirisasi sebagai landas pacu ekonomi dengan ekosistem skala besar.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sepenuhnya mendukung langkah pemerintah tersebut. Sebagai rumah untuk semua pelaku usaha, KADIN Indonesia juga mengarahkan semua anggotanya untuk berubah haluan untuk mengikuti kebijakan pemerintah.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, pelaku usaha dalam negeri sudah lebih dulu ancang-ancang dalam menyambut kebijakan terbaru pemerintah terkait larangan ekspor bauksit mentah.

Hal ini disadari karena konsistensi terhadap hilirisasi memberikan arah yang jelas dalam kebijakan ekonomi. Pelaku usaha, terutama di sektor mineral dan batubara memiliki keyakinan untuk terus menggali peluang untuk berkontribusi kepada negara.

“Sejalan dengan larangan ekspor bauksit, melalui Kelompok Kerja (Pokja) Hilirisasi, KADIN mendukung langkah pemerintah tersebut dengan bakal menghadirkan peta jalan industri mineral dan batubara. Roadmap ini akan semakin memperjelas posisi pelaku usaha dalam hilirisasi,” ujar Arsjad Rasjid.

Arsjad menambahkan, Indonesia juga harus siap-siap dengan respon negara lain atas kebijakan ini. Berkaca pada gugatan WTO terhadap larangan ekspor nikel, sejak saat ini, Indonesia harus sudah pasang kuda-kuda dalam menghadapi berbagai keluhan dari negara lain.

“Kita tidak boleh surut sekalipun, baik untuk bauksit maupun nikel. Kita perlu tunjukkan independensi kita dalam mengelola kekayaan alam yang kita miliki, untuk manfaat sebesar-besarnya bagi Tanah Air,” katanya.

Indonesia memiliki cadangan bauksit yang mencapai 3,2 miliar ton. Saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri dengan kapasitas 4,3 juta ton. Rencananya akan dibangun fasilitas pemurnian baru, yang akan menambah kapasitas produksi hampir 5 juta ton.

Dengan melarang ekspor bijih mentah bauksit, sekurang-kurangnya sudah ada tiga kebijakan terkait larangan ekspor di sektor mineral, di antara bauksit, nikel, dan aluminium ingot. Bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu aluminium dan aluminium ingot.

Arsjad menambahkan, KADIN Indonesia terus mendorong pelaku usaha untuk berkolaborasi dalam melakukan transformasi dan pendalaman, struktur industri hulu dan hilir di bidang pertambangan mineral dan batubara. Langkah transformasi dan pendalaman itu, diarahkan untuk melakukan hilirisasi mineral dan batubara, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong dari industri hilir.

“Kami senang dengan konsistensi pemerintah ini. Kita sudah bisa melihat masa depan Indonesia ke depan. Ekonomi skala besar dengan tumpuannya pada hilirisasi akan menjadi pemacu kesejahteraan masyarakat. Kita patut dukung,” kata Arsjad Rasjid.