Nasib Izin Ekspor Freeport Kini di Tangan 2 Instansi Ini

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memberikan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024. Meskipun merujuk UU Nomor 3 Tahun 2020 ekspor mineral mentah dilarang mulai 10 Juni 2023.

Namun, kedua perusahaan masih harus menunggu jawaban dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, Kementerian ESDM sudah memberikan rekomendasi ekspor per 9 Juni 2023. Namun, kepastian akhirnya berada di tangan Kemendag dan Bea Cukai.

"Aturan dari kita udah kita susun, tentu saja hal ini masih terkait dengan kalo ekspor kan ranahnya Departemen Perdagangan. Nah, kalau Departemen Perdagangan sudah diselesaikan, kemudian nanti masuknya ke Bea Cukai," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Arifin menyampaikan, relaksasi ekspor ini diberikan lantaran Freeport Indonesia dan Amman Mineral sudah memenuhi ketentuan soal pembangunan smelter dan kucuran investasi.

"Karena dua-duanya sudah penuhi kriteria di atas 51 persen, dan spending dana proyeknya cukup besar. PT Freeport Indonesia sudah keluarkan USD 2,2 miliar," terangnya.

Terkait kuota yang diberikan, Arifin menyebut itu akan disesuaikan dengan tingkat produksinya. "Sesuai dengan produksinya. Sampai batas waktu terakhir pembangunan smelter harus selesai," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, target pemerintah yang ingin menambah 10 persen porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia baru bisa terjadi setelah 2041.

Opsi penambahan saham 10 persen itu dijadikan sebagai syarat PT Freeport Indonesia untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan habis per 2041 nanti.

"Ya nanti (penambahan saham 10 persen pemerintah di PT Freeport Indonesia) sesudah 2041," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Secara aturan, permohonan perpanjangan IUPK baru bisa diajukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun, sebelum berakhirnya jangka waktu operasi produksi. Ini diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

"Izin ya sekarang sampai 2041. Jadi dalam aturannya tambang terintegrasi, sepanjang dia memiliki cadangan yang memadai, dia bisa minta terus diperpanjang," jelas Arifin.

Mayoritas Indonesia

Adapun saat ini, kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen. Sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

Pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas per 2024.

Oleh karena itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen.

Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, dimana Pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran aja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," kata Bahlil.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara mengenai rencana pemerintah yang akan menambah porsi saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, ini akan membawa manfaat dan nilai tambah, termasuk setoran dari Freeport Indonesia ke negara.

Rencana penambahan saham ini sebelumnya dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pemerintah berencana menambah sekitar 10 persen saham di Freeport Indonesia.

Menurut Erick Thohir, penambahan saham ini bisa membawa manfaat dalam menambah pendapatan negara. Dia menyebut kalau penambahan saham ini bakal diproses setelah kontrak PTFI berakhir.

“Nambah saham buat negara supaya, kembali kalau, nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ujar dia di Kementerian BUMN, Rabu (3/5/2023).

Erick mengungkapkan, hal itu jadi salah satu dari 3 poin yang diminta oleh pemerintah. Selain saham, Erick meminta adanya penambahan porsi direktur di PTFI yang berasal dari putra daerah, Papua.

“Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan. Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," ungkapnya.

"Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari putra daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai. Ketika saya menjabat saya minta tambah, waktu itu dikasih, nah sekarang saya minta nambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan, mereka banyak yang mampu kok,” sambung Erick.