Tak Hanya Panen Jagung, Jokowi Bawa 4 Misi Saat Berkunjung ke Papua

Liputan6.com, Jakarta Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari ke Papua (5-7 Juli 2023) dalam rangka peresmian Bandara Asmat dan panen raya jagung di Keerom dalam rangka Pengembangan Ketahanan Pangan di Tanah Papua menunjukkan empat komitmen pemerintah terhadap Papua.

Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar, merinci: Pertama adalah percepatan infrastruktur. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pengembangan sektor pertanian, serta keempat menekankan pentingnya good governance.

“Tentu kita melihat komitmen Bapak Presiden melalui empat visi besarnya terhadap Papua memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua secara umum. Dan kunjungan itu merupakan kunjungan yang ke-17 sebagai Presiden Indonesia atau yang paling banyak berkunjung dalam sejarah Presiden RI," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurut dia, Jokowi punya visi percepatan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan alur barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi biaya hidup, dan meningkatkan perputaran uang.

Dia menjelaskan, secara anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Papua, aejak periode pertama Pemerintahan Jokowi di 2014 hingga 2022, alokasi anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota mencapai Rp 1.036 triliun.

“Masyarakat asli Papua juga diharapkan dapat dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya seperti sekolah, rumah sakit, atau pasar-pasar, karena keterhubungan infrastruktur ini,” ungkapnya.

Ia menyebut, Jokowi sangat optimis bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia, yang sering disebut sebagai negara emas. Untuk itu, semua daerah harus dipercepat pembangunannya, utamanya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi kekuatan sumber daya manusia sebuah negara.

“Seluruh daerah harus maju, dan kekuatan kemajuan itu (kemajuan negara) adalah di sumber daya manusianya. Tidak terkecuali Papua, sudah waktunya sekarang narasi pembangunan Indonesia dari Tanah Papua adalah yang harus kita pegang. Papua maju, Indonesia Maju,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang merupakan hasil pemekaran akan mempercepat pelayanan dan pembangunan di tanah Papua.

Dengan pemekaran ini, menurut Jokowi, maka kontrol pemerintah daerah ke masyarakat akan semakin dekat.

"Karena mengontrolnya, controlling, kontrol ke masyarakat lebih dekat, mestinya pelayanan akan lebih baik. Pembangunan juga akan lebih cepat," kata Jokowi sebagaimana dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (8/7/2023).

Jokowi mencontohkan, sebelum pemekaran warga Merauke harus ke Ibu Kota Papua, Jayapura untuk mendapat pelayanan. Namun, warga Merauke saat ini bisa mendapat pelayanan di Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

"Nanti ada ini sudah ada di Merauke di Papua Selatan bisa di Merauke, Boven Digoel, mana lagi yang Papua Selatan bisa dilakukan dilayani di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa dilayani di Merauke. Tidak usah ke Jayapura," jelas Jokowi.

"Agar mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan," sambung Jokowi.

Diketahui, pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka melakukan percepatan pembangunan masyarakat adat di Tanah Papua.

Provinsi Papua, daerah yang berada paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki luas wilayah mencapai 418.707,7 kilometer persegi, atau sekitar tiga setengah kali luas Pulau Jawa. Pemekaran daerah baru dinilai perlu guna meningkatkan pelayanan pembangunan untuk warga Papua.

Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Joko Widodo pada 9 Desember 2022 meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di Tanah Air.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Papua saat ini terdiri dari enam provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong.