MPX Logistics Angkut 660 Ribu Ton FABA PLTU untuk Pabrik Semen Raksasa China

Fly ash dan Bottom Ash merupakan abu yang dihasilkan dalam proses pembakaran batu bara di PLTU. Penggunaan FABA ini dalam industri semen dan infrastruktur semakin populer karena sifatnya yang ramah lingkungan dengan mengurangi polusi lingkungan.

oleh Septian Deny diperbarui 12 Jul 2023, 12:48 WIB
Diterbitkan 12 Jul 2023, 12:40 WIB
FOTO: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara Setelah Indonesia Longgarkan Larangan Ekspor
Pekerja menggunakan alat berat untuk memuat batu bara ke truk di Pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta, 17 Januari 2022. Indonesia melonggarkan larangan ekspor batu bara. (ADEK BERRY/AFP)

 

Liputan6.com, Jakarta PT MPX Logistics International Tbk menandatangani kontrak pengangkutan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) PLTU sebanyak 660.000 ton dengan  perusahaan semen raksasa asal China yang berinvestasi di Indonesia, yaitu PT. CONCH Cement Indonesia.

Dalam kontrak ini, PT MPX Logistics International Tbk akan bertanggung jawab untuk mengangkut limbah batu bara PLTU ke lokasi Pabrik Semen untuk dimanfaatkan.

Fly ash dan Bottom Ash merupakan abu yang dihasilkan dalam proses pembakaran batu bara di PLTU. Penggunaan FABA ini dalam industri semen dan infrastruktur semakin populer karena sifatnya yang ramah lingkungan dengan mengurangi polusi lingkungan.

“Kontrak ini bukan hanya akan memberikan manfaat finansial bagi PT MPX Logistics International Tbk, tetapi juga akan meningkatkan citra perusahaan sebagai mitra yang handal dalam industri logistik. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, MPX Logistics dapat memastikan pengiriman yang tepat waktu dan profesional kepada perusahaan semen tersebut,” ucap Direktur Utama MPX Logistics International Wijaya Candera dikutip Rabu (12/7/2023).

Ini adalah langkah yang sangat positif dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik bagi PT MPX Logistics International Tbk di masa depan. Semoga kerja sama ini berjalan sukses dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. 

Manajemen MPXL sendiri optimistis kenaikan kinerja di semester 2-2023 ini akan melebihi target yang ditetapkan perseroan dengan adanya tambahan kontrak  Jasa Angkut FABA PLTU ini dengan perkiraan senilai Rp 35 miliar. Periode kontrak sendiri selama dua tahun dan akan berakhir pada bulan juli 2025.

Sementara itu dalam semester 1-2023 ini pendapatan MPXL tercatat mengalami pertumbuhan Sebesar 24% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 63,5 miliar dibanding semester 1–2022 senilai Rp 51,3 miliar. Kenaikan pendapatan  ini sendiri ditopang dari segmen penjualan material untuk projek amman smelter sumbawa dan projek pabrik kertas di kaltara.

Dari sisi laba juga tercatat positif tumbuh 28% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 4,35 miliar dibanding semester 1-2022 senilai Rp 3,39 miliar, asset perseroan meningkat 95 % menjadi 116,5 miliar dari sebelum senilai Rp 59,74 miliar dan ekuitas perseroan juga tercatat meningkat menjadi 86,3 miliar di laporan keuangan per 30 juni 2023.

Wijaya juga menambahkan, pencapaian kinerja perseroan ini akan terus tumbuh seiring dengan mulai beroperasi 10 unit kendaraan truk tronton tanki baru di bulan juli ini. Perseroan juga menambah pesanan 5 unit truk baru jenis Trailer dan 10 unit dump truk tronton untuk memenuhi kebutuhan  kontrak jasa angkut FABA PLTU ini.

 

Pengamat: Upaya Pensiunkan PLTU Batu Bara Terkendala Duit Imbas Kesalahan Pemerintah di Masa Lalu

Pemerintah siap mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada acara puncak KTT G20 di Bali. (Dok. Kemenko Marves)
Pemerintah siap mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada acara puncak KTT G20 di Bali. (Dok. Kemenko Marves)

Program pemerintah mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara secara bertahap terganjal masalah dana, lantaran pemerintah harus menyiapkan anggaran jumbo. Pasalnya, pemerintah harus mempertimbangkan berakhirnya masa kontrak jual beli listrik PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta, atau Independen Power Producer (IPP).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, kesulitan upaya membuat PLTU batu bara pensiun jadi catatan merah pemerintah di masa lalu. Sebab, pemerintah melalui PLN sudah banyak tanda tangan kontrak dengan IPP bertenaga batu bara. Bila operasinya mau dihentikan sekarang, maka PLN atau pemerintah tetap harus bayar lewat skema take or pay.

"Saya kira pemerintah harus mengaku salah. Dulu salah policy, sehingga kita bayar dua kali. Sekarang harus bayar buat menghentikan," ujar Berly kepada Liputan6.com, Selasa (27/6/2023).

Menurut dia, jika sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah prioritas energi terbarukan untuk IPP, maka negara tidak akan terjebak seperti sekarang.

Berly memandang, secara ekonomi cara mempensiunkan PLTU batu bara saat ini hanya bisa dibiayai oleh APBN, atau berharap dana hibah dari sektor swasta, namun bukan dalam bentuk pinjaman.

"Berarti kan practically ada 2,5 cara, dari pemerintah atau dari donor, setengah lagi mungkin filantropi. Tapi kemungkinan itu kecil. Bukan (dari) pelaku usaha, siapa yang mau bayar untuk tidak beroperasi," ungkapnya.

"Pemerintah bisa saja minjam, tapi nantinya harus bayar. Minjem kan harus bayar juga. Siapa yang harus bayar, ya APBN juga. Jadi minjem jangan dimasukin skema," pungkas Berly.

Sri Mulyani Ungkap Susahnya Pensiunkan PLTU Batu Bara di Indonesia

PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Dok PLN
PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Dok PLN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batu bara secara bertahap dan menggantikan dengan energi bersih. Namun usaha tersebut tidak mudah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tantangan untuk menggantikan PLTU batu bara tersebut. Salah satunya adalah masalah anggaran. Hal tesebut diungkap dalam rangkaian Paris Summit 2023.

Enam+38:44Investasi: Ketika Uang Menghasilkan Uang “Saya sampaikan progress dan tantangan dari skema pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU berbasis batubara tersebut,” kata Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, dikutip Jakarta, Jumat (23/6/2023). 

Kata Sri Mulyani, sektor swasta menghadapi kendala untuk bisa berpartisipasi dalam investasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan. “Ini yang harus kita atasi,” kata dia.

Tantangan lainnya yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani dengan para pemimpin lembaga juga mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang. Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam menjadi salah satu poin diskusi untuk diambil lesson learned-nya.

“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM termasuk di bidang pasar modal,” kata dia.

 

Agenda Sri Muyani di Paris

Menkeu Sri Mulyani
Selain itu, Pemerintah akan memperluas basis perpajakan, mengoptimalkan potensi pajak dari program hilirisasi perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai informasi, saat ini  Sri Mulyani tengah melakukan perjalanan dinas ke Paris dalam rangka menghadiri High-Level Roundtable Discussion on Private Capital Mobilization for Climate Investments in Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs).  Salah satu rangkaian acaranya yakni Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang.

Acara ini mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), dan para pejabat pemerintah terkait.

Acara tersebut bertempat di Palais Brongniart, sebuah bangunan bersejarah nan monumental di jantung kota Paris. Dulunya, kota ini menjadi denyut aktivitas finansial di ibukota Prancis ini berpusat, termasuk bursa saham Paris Bourse yang kini bernama Euronext Paris. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya