Pendapatan Bea Cukai Ditargetkan Rp 321 Triliun di 2024, Khusus Bea Keluar Turun karena Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah target meraup pendapatan dari kepabeanan dan cukai Rp 321 triliun pada 2024. Angka tersebut tumbuh 7 persen dari outlook 2023 sebesar Rp 300 triliun.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, proyeksi pendapatan negara dari bea keluar justru turun 11,5 persen di tahun depan menjadi Rp 17,5 triliun. Itu jadi konsekuensi ketika pemerintah fokus pada program hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Bea keluar diperkirakan akan turun karena kita melakukan konsekuensi dari hilirisasi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Jadi memang bea keluar tidak jadi andalan, lebih karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih dalam negeri. Sehingga total penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 321 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Sang Bendahara Negara memaparkan, penerimaan negara dari sektor cukai diperkirakan naik 8,3 persen menjadi Rp 246,1 triliun pada 2024. Sementara dari sisi bea masuk juga akan meningkat 8,1 persen menjadi Rp 57,4 triliun.

"Untuk bea cukai tahun depan akan tumbuh 7 persen. Penerimaan cukai diperkirakan akan naik 8,3 persen, bea masuk masih akan naik 8,1 persen," kata Sri Mulyani.

Indonesia terkenal kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, memperoleh sumber daya alam (SDA) yang melimpah saja tidak cukup, karena itu bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pemalas, lantaran hanya menjual bahan mentah saja.

"Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Jokowi menegaskan, Indonesia jangan menjadi bangsa pemalas. Melainkan, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah SDA-nya, sehingga bisa memberikan nilah tambah sekaligus mensejahterakan rakyat melalui hilirisasi.

"Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi," ujarnya.

Hilirisasi yang ingin Pemerintah lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.