Bos OJK Minta Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun Depan di IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ingin menggenjot tingkat inklusi keuangan di daerah-daerah. Utamanya, untuk daerah di luar Pulau Jawa yang dinilai tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangannya jauh lebih rendah.

Dia menyebut, fokus inklusi keuangan ini digenjot mulai tahun depan. Diketahui, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan hajat rutin tahunan yang diglar OJK.

"Pada tahun lalu kita melakukan Puncak bulan inklusi keuangan itu di Jakarta dan pada tahun ini kita melakukan di Yogyakarta dan saya berharap pada tahun depan fokus kita adalah juga termasuk kawasan dan daerah kota di luar Jawa," ujarnya dalam BIK 2023, di Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).

Salah satu daerah yang disebutnya adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia pertama di IKN pada 2024.

Mahendra bilang, OJK menjadi salah satu lembaga yang nantinya akan berkantor di IKN Nusantara. Pada saat yang sama, gerakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dinilai perlu dilakukan.

"Karena pada waktu-waktu ini, tahun depan saya akan berkantor di IKN Nusantara maka dengan begitu tentunya saya berharap puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun depan kita lakukan di Nusantara, kalau tidak maka saya tidak bisa datang," kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memfokuskan layanan pada sektor disabilitas. Tujuannya tak lain untuk mengejar tingkat inklusi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, selain dari tingkat inklusi tadi, potensi pasar dari kalangan disabilitas juga cukup baik. Data yang dikantonginya menyatakan ada sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia ada dalam kategori disabilitas.

"Dalam waktu dekat kita akan terus memperhatikan memprioritaskan beberapa segmen yang selama ini masih harus diperkuat dan kemudian kita lakukan secara sinergis," ujar dia dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023, di Yogyakarta, Sabtu (28/10/2023).

"Bisa dibayangkan 10 persen tadi dalam kacamata potensi, dalam kacamata kemungkinan perkembangan dan pemasaran dari produk-produk keuangan adalah suatu kesempatan yang luar biasa itu salah satu yang harus kita dorong terus," sambung Mahendra.

Dengan penetrasi layanan tersebut, artinya tingkat inklusi keuangan juga akan makin bertambah. Salah satu program yang didorong yakni satu difabel satu rekening.

Mahendra melihat peluang yang lebih luas setelah adanya dorongan akses pembukaan rekening tadi. Sebut saja, dampaknya akan meluas ke produk keuangan lain seperti asuransi hingga bursa saham.

"Setelah itu juga ktia lihat di video, bagaimana akses kepada pinjaman, bagaimana akses pada produk keuangan lain, bagaimana akses pada produk asuransi, kepada berbagai produk yang disiapkan baik dari perbankan berbagai industri non bank, dari pasar modal maupun variasi yang ada disitu," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah itu bisa meningkatkan kualitas pemanfaatan produk keuangan.

"Bagaimana memanfaatkan rekening tadi dengan optimal dalam konteks literasi kita ingin terus kedepannya meningkatkan kedepan kualitasnya lebih jauh dalam arti pemanfaatan produk yang ada baik simpanan maupun dalam bentuk pinjaman, pembiayaan, asuransi, investasi dan bebragai produk lainnya di seluruh sektor jasa keuangan," bebernya.

Perempuan yang karib disapa Kiki ini mengatakan, peningkatan inklusi keuangan didorong kedepannya di luar Pulau Jawa atau kota-kota besar.

"Kita ingin lakukan hal serupa diluar kota besar diluar provinsi dan Pulau Jawa yang tentu miliki kesempatan peluang lebih besar lagi karena akses diberikan dari industri jasa keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun tentu lebih ditunggu lagi dan diharapkan lagi di kawasan itu," pungkasnya.