Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis, Menteri PUPR Bilang Bisa Atasi Backlog

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto berjanji akan membangun proyek 3 juta rumah gratis untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hunian. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi rencana dari Prabowo ini.

Pak Bas yang merupakan panggilan akrab Basuki mengatakan bahwa program 3 juta rumah gratis bagus untuk mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Namun, Basuki menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun terkait rencana tersebut.

“Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (14/3/2024).

“Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas,” katanya lagi.

 

Meskipun demikian, Basuki mengatakan program pembangunan 3 juta rumah tentunya akan berdampak pada peningkatan anggaran yang cukup besar.

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp 144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp 144 triliun.

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto menjanjikan proyek pembangunan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hunian.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang tidak punya rumah, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan," tutur Prabowo dalam debat capres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Selain itu, kata Prabowo, pihaknya juga memperhatikan kesejahteraan para buruh, guru, honorer, hingga aparat TNI Polri.

"Kita harus memperbaiki gaji buruh, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberikan pelatihan, pengantaran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI-Polri, penyuluh pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup membaik dan dapat memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaiknya," jelas dia.

Prabowo pun yakin dapat menciptakan peningkatan besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tentunya, hal itu demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Prabowo-Gibran memiliki rencana besar yang kami beri nama strategi transformasi bangsa,” Prabowo menandaskan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perlu ada peningkatan jumlah rumah baru untuk mengurangi tingkat keluarga yang tak punya rumah (backlog). Targetnya, angka backlog bisa tuntas di 2045 mendatang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan masih ada 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Ini merujuk pada hasil analisis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"Kan sekarang ada 12,7 juta, berdasarkan survey Susenas, itu kan hasil analisis, bukan sensus, tapi kajian, untuk bisa 0, ini asumsi hari ini ada 12,7 (juta keluarga belum punya rumah), pertumbuhan (keluarga) 600-800 ribu, artinya kalau kita mau buat 0, itu kita harus produksi (rumah) pertahun lebih banyak," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, ditulis Jumat (29/12/2023).

Dia mengatakan, salah satu upaya untuk mengatasi backlog perumahan ini melalui penyaluran rumah subsidi. Pada 2022, tercatat penyalurannya sudah mencapai 220 ribu unit.

Namun, angka ini masih belum bisa dijadikan landasan untuk mencapai target zero backlog di 2045 mendatang. Untuk itu, Herry membidik perlu ada 1,5 juta rumah baru agar target tersebut bisa dicapai.

"Jadi kalau 220, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta pertahun," kata dia.

"Tapi 1,5 (juta rumah) itu tidak semua harus subsidi, nanti ada yang kita kasih kemudahan saja, dan lain-lain, ini program yang kita susun," sambung Herry.

Herry mengatakan, pada 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Rinciannya, Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lalu, Rp 680 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bagi 166.000 unit rumah.

Selanjutnya, Rp 4,6 triliun untuk subsidi selisih suku bunga (SSB) bagi 751.735 unit rumah. Serta, Rp 830 miliar untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi 7.251 unit rumah.

Anggaran FLPP di tahun 2024 itu, dibidik Herry bisa menurunkan angka backlog hingga 1,3 persen dari 12,7 juta rumah tangga.

"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," paparnya.