Prabowo-Gibran Usung Makan Siang Gratis, Pengusaha Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta Induk Koperasi Pengusaha Wanita Indonesia (INKOWAPI) mendukung percepatan pelaksanaan program makan siang gratis dan susu gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

Ketua Umum INKOWAPI Sharmila Yahya menilai program prioritas yang ditujukan bagi siswa sekolah dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah ini, diyakini akan membantu perkembangan anak dengan kecukupan gizi. 

Untuk itu, Sharmila yang juga menjabat Ketua Komite Tetap Kewirausahaan KADIN Indonesia ini menegaskan perlu adanya blueprint atau roadmap yang berkesinambungan agar tujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas dapat terwujud.

“Kolaborasi perlu dimaksimalkan untuk mendorong keterlibatan peran koperasi dan UMKM lokal dalam mensukseskan makan siang dan susu gratis ini,” jelas Sharmila dikutip Minggu (28/4/2024).

Perempuan penerima Satya Lencana Pembangunan Bidang Perkoperasian dan UKM tahun 2013 ini, mengusulkan roadmap ekosistem makan siang dan susu gratis harus berkesinambungan dan berkelanjutan dari sisi hulu pengembangan UMKM dan koperasi. Tentunya dengan mengedepankan end to end supply chain yang tepat sasaran.

”Skema penyalurannya diberikan ke siswa penerima manfaat yang disalurkan oleh koperasi dan UMKM lingkungan sekolah. Jadi koperasi sekolah juga berperan sebagai pengelola program itu sendiri,” terangnya. 

Suplai Pangan

Di sisi lain, roadmap yang diusulkan juga memprioritaskan penguatan basis suplai pangan yang turut memberdayakan petani, peternak, nelayan bahkan pihak sekolahan di tiap kecamatan, kelurahan hingga desa.

“Manfaat besarnya pemerintah bisa memberdayakan kemandirian sekolah dalam pengelolaan sistem perlindungan sosial di tingkat usia pendidikan,“ ujar dia.

INKOWAPI berharap peran koperasi dan UKM bisa dimaksimalkan dalam membantu penyediaan bahan kebutuhan dari hulu hingga hilir untuk mensukseskan terlaksana makan siang dan susu gratis di setiap daerah.

"Dampaknya sangat besar bagi keberlangsungan sektor UMKM dan koperasi di setiap lingkungan sekolah dan sekitarnya,” jelas Sharmila yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).  

Program makan siang dan pemberian susu gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program yang dinilai multi manfaat bagi anak usia pendidikan ini, dipandang bisa berdampak positif pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan perlindungan sosial yang menyeluruh di setiap daerah.

”Langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas bisa dilakukan mulai sekarang demi mencapai Indonesia Emas 2045,” tegas dia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyoroti rencana program makan siang gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut kabar beredar, program tersebut membutuhkan stok beras hingga sekitar 6,7 juta ton per tahun. 

Lantaran masih proses transisi, Bayu mengatakan, Bulog belum mendapat tugas apapun terkait program makan siang gratis Prabowo. 

"Tapi kan memang sewajarnya, ini kan masih masa transisi. Kita akan tunggu kebijakan dari pemerintah baru mengenai hal ini," kata Bayu dalam sesi temu media di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Terkait angka 6,7 juta ton kebutuhan stok beras, ia menyebut itu masih belum angka pasti. Namun jumlah tersebut terus dikumandangkan sejumlah pihak, seperti saat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan MoU dengan Kapolri pada Kamis (25/4/2024) pagi ini. 

"Itu angkanya besar. Bulog belum mendapat tugas dan belum menerima secara resmi hal ini. Apakah memang akan Bulog atau tidak, kami tidak tahu. Kita tunggu nanti arahan pemerintahan yang baru," ungkapnya. Bayu pun masih menunggu kebijakan kongkret pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk rencana realisasi program makan siang gratis. Menurut prediksinya, penghitungan stok ketersediaan beras nasional bakal dilakukan pengalihan, dari yang sebelumnya banyak dihitung dari rumah tangga ke program tersebut. 

"Tapi sebenarnya berbedanya, kalau tadinya itu individu rumah tangga yang mengadakan, karena ini program pemerintah ini akan terjadi challenge tambahan untuk mengorganisirnya. Termasuk mengorganisir bahan baku pangannya," tuturnya. 

Di lain sisi, Bulog telah mendapat penugasan kuota impor 3,6 juta ton pada tahun ini. Dimana sekitar 1,2 juta ton telah direalisasikan, ditambah yang sudah terkontrak dari Thailand sebesar 55 ribu ton, dan Kamboja 22,5 ribu ton. 

Sehingga terkait pengadaan beras, Perum Bulog harus terus melihat dinamika perkembangan ke depan. Sebab, program makan siang gratis jika jadi direalisasi wajib masuk ke dalam anggaran 2025, bukan 2024. 

"Jadi saya kira 3,6 juta ton ini Insya Allah cukup (untuk kebutuhan beras sampai akhir tahun ini). Saya cukup yakin sampai dengan September-Oktober cukup. Tapi setelah itu kita harus konsul ke pemerintah lagi sambil melihat perkembangan yang terjadi," pungkas Bayu.