OJK Minta Pemilik Wanaartha Life Balik ke Indonesia, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemilik Asuransi Wanaartha life agar kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui pemilik Wanaartha Life adalah Evelina Pietruschka dan Manfred Pietruschka.

Mereka berdua merupakan pemegang saham di Wanaartha life, tetapi mereka membawa kabur uang nasabahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, mengatakan OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini.

"Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang terjadi," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip Jumat (14/6/2024).

Adapun berdasarkan laporan Tim Likuidasi yang disampaikan kepada OJK, diketahui bahwa tim likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ogi menyampaikan, untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan sedang memproses persetujuan pencairan dana jaminan untuk pembayaran tahap 2 kepada pemegang polis. Disamping itu, OJK juga sedang mengawasi proses likuidasi Wanaartha Life hingga selesai. Diketahui likuidasi ini dilakukan pasca pencabutan izin usaha dan pembentukan tim likuidasi. "OJK terus mengawasi proses likuidasi Wanaartha life hingga selesai dan akan melakukan evaluasi atas prosesnya," ujar dia.

Kabar Wanaartha hingga Prolife

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus asuransi yang bermasalah, diantaranya PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau yang dahulu bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses alias Indosurya Life, PT Asuransi Purna Artanugraha (PT ASPAN), hingga PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha (Wanaartha Life/WAL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, mengatakan untuk informasi terbaru mengenai PT Prolife (DL) (Dahulu Indosurya), saat ini masih dalam penyelesaian likuidasi, sehingga belum pada tahap pembayaran klaim.

"Tim Likuidasi saat ini masih dalam tahapan inventarisasi jumlah tagihan kreditur yang masuk," kata Ogi dikutip dari laporan tertulisnya, Jumat (8/3/2024).

Sesuai pengumuman Tim Likuidasi, bagi setiap pihak yang memiliki tagihan kepada PT Prolife (DL) dapat mengajukan tagihan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman atau paling lambat tanggal 19 Maret 2024 disertai bukti pendukung.

"Tim Likuidasi saat ini juga telah dalam proses finalisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi. Terakhir OJK telah melakukan pertemuan pembahasan RKAB dengan Tim Likuidasi tanggal 27 Februari 2024," ujarnya.

Sementara, untuk pembayaran Klaim Aspan, kata Ogi pemegang Saham PT ASPAN (DL) telah melaksanakan RUPS pembubaran dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana diatur dalam POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

"OJK telah menyetujui Tim Likuidasi yang diajukan oleh pemegang saham PT ASPAN (DL)," katanya.

Selain itu, pihaknya saat ini dalam proses analisa atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan dokumen pendukung yang telah disampaikan Tim Likuidasi PT ASPAN (DL).

Maka sesuai tahapan penyelesaian likuidasi, penyelesaian likuidasi PT ASPAN (DL) saat ini masih belum pada tahap pembayaran klaim. Tim Likuidasi saat ini masih dalam tahapan inventarisasi jumlah tagihan kreditur yang masuk.

"Sesuai pengumuman Tim Likuidasi, bagi setiap pihak yang memiliki tagihan kepada PT ASPAN (DL) dapat mengajukan tagihan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman atau paling lambat tanggal 16 Maret 2024," jelasnya.

Lalu untuk kasus Wanaartha Life saat ini sedang menjalankan proses likuidasi pasca dilakukannya pencabutan izin usaha dan pembentukan tim likuidasi.

Berdasarkan laporan Tim Likuidasi yang disampaikan kepada OJK, diketahui bahwa tim likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, melaporkan per 30 Januari 2024 AJB Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayarkan klaim senilai Rp167,76 miliar kepada 57.072 pemegang polis.

"Per 30 Januari 2024 AJB Bumiputera telah merealisasikan pembayaran 'outstanding' klaim untuk asuransi perorangan sebanyak 57.072 polis dengan nominal Rp167,76 miliar dan asuransi kumpulan sebanyak 2.099 peserta dengan nominal Rp18,65 miliar," kata Ogi dikutip dari laporan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).

Ogi mengungkapkan, pembayaran klaim saat ini masih terus berlanjut. AJBB menerapkan kebijakan pembayaran klaim sebesar kurang lebih Rp5 miliar setiap pekan.

Berdasarkan laporan yang OJK terima, AJBB akan menyampaikan revisi RPK selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2023. Berdasarkan catatannya, hingga saat ini OJK masih menunggu penyampaian revisi RPK dimaksud.

"OJK sebelumnya telah mengingatkan AJBB untuk segera penyampaian revisi RPK kepada OJK," ujarnya.

Optimalisasi/pelepasan aset properti masih menjadi salah satu sumber untuk penyelesaian outstanding klaim AJBB. Dalam pelaksanannya, OJK minta dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Di sisi lain, Ogi mencatat saat ini masih terdapat 7 (tujuh) perusahaan asuransi yang masuk dalam pengawasan khusus OJK. Secara umum penyebab perusahaan tersebut masuk dalam pengawasan khusus karena tidak mampu memenuhi jumlah minimum risk based capital (RBC) 120 persen, ekuitas minimum Rp100 miliar dan rasio kecukupan investasi minimal 100 persen.