Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun, Pelaksananya Siapa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah sepakat mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan siang gratis. Lantas, siapa pelaksana program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu?

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian pelaksana program itu nantinya menjadi kewenangan pemerintahan baru di bawah nakhoda Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi seperti yang saya sampaikan untuk desain program, penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat pak Prabowo yang akan menjelaskan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia menjelaskan, pos penempatan anggarannya akan diputuskan nanti. Mengingat masih ada sederet pembahasan menuju pengumuman RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024 nanti.

"Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur? ya kita cadangkan, ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun," paparnya.

Tim Transisi Pemerintah

Dia menjelaskan, penentuan pos anggaran itu juga akan ditetapkan oleh tim yang diutus Prabowo sebagai tim transisi pemerintahan. Termasuk nantinya pada pelaksana program makan siang bergizi gratis.

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden Terpilih menyusun program itu apakah sudah menetapkan dalam bentuk program dimana eksekutornya siapa, itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi Rp 71 triliun, kalau belum ya berarti dia akan dicadangkan dalam Bendahara Umum Negara," jelasnya.

"Tapi tadi pertanyaan, Rp 71 triliun itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam UU APBN itu ada deskripsi alokasinya jadi tidak ada yang berlebih," imbuh Bendahara Negara tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.