BPK Temukan Masalah Proyek Pasar Rakyat Kemendag

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pada 22 proyek pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yang didanai melalui dana tugas pembantuan.

Temuan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,22 miliar dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2023.

"BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk menginstruksikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri agar memerintahkan Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik untuk memberikan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembinaan ini bertujuan agar PPK lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan," ujar Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dikutip dari Antara, Rabu (7/8/2024).

Permasalahan Aset Tetap Tanah

Selain itu, BPK juga menemukan aset tetap tanah yang dikuasai oleh pihak lain, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan berisiko hilang.

BPK merekomendasikan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan untuk menginstruksikan tim pengurus/penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) tingkat kuasa pengguna barang agar mengambil langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset tetap tanah tersebut.

Meskipun terdapat permasalahan, BPK menyatakan bahwa masalah tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK Kemendag tahun 2023.

Laporan Keuangan Kemendag telah disajikan secara wajar berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kemendag tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. BPK berharap Menteri Perdagangan dapat terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan," tambah Daniel.