Defisit Anggaran 2025 Ditargetkan Rp 616 Triliun, Sri Mulyani Bilang Masih Aman

Pendapatan negara 2025 ditargetkan Rp 2.996,9 triliun, lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp 2.802,5 triliun.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 16 Agu 2024, 19:50 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2024, 19:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pejabat tinggi negara lain Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tasha/Liputan6.com)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pejabat tinggi negara lain Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tasha/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menargetkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di angka 2,53 persen atau Rp 616,2 triliun.

Menkeu melihat bahwa angka defisit dalam RAPBN 2025 masih dalam level aman dan pemerintah akan terus menjaga defisit anggaran di level yang aman.

“Defisit APBN (2025) akan terus dijaga relatif di level yang aman,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pendapatan negara ditargetkan Rp 2.996,9 triliun, lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp 2.802,5 triliun.

Angka itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar R 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp 600 miliar.

Kemudian untuk target belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan, target belanja negara RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp 3.412,2 triliun.

Sedangkan untuk belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp 2.693,2 triliun dalam RAPBN 2024 yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 976,8 triliun dan belanja non-Kementerian/Lembaga Rp 1.716,4 triliun.

Selanjutnya anggaran transfer ke daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp 919,9 triliun, dan keseimbangan primer ditargetkan defisit Rp 63,3 triliun.

“Postur ini didesain agar program prioritas bisa diakomodasi dan mulai dilaksanakan pada tahun pertama presiden terpilih,” jelas Menkeu.

Jokowi Beri Bocoran Kebijakan Baru Pemerintah Prabowo di Nota Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, 16 Agustus 2024

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membagikan strategi jangka pendek pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar-daerah.

Strategi pertama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Jumat (16/8/2024).

Adapun strategi kedua adalah program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Jokowi menjelaskan, ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.

Produktivitas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Strategi ketiga adalah mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan melalui penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.

“Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM,” jelas Jokowi.

Jokowi menuturkan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya