Prabowo Mau Ubah Subsidi BBM Pertalite Lewat BLT, Kementerian ESDM: Targetnya Sama

Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 27 Sep 2024, 17:45 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2024, 17:45 WIB
Tiga Kemungkinan Penyebab Pertalite Bikin Boros BBM
Ilustrasi sepeda motor sedang mengisi BBM di SPBU Pertamina (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.

"Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jumat (27/9/2024).

Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.

"Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jumat (27/9/2024).

Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.

"Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegasnya.

 

BBM Tepat Sasaran

Petugas SPBU Pertamina tengah melayani pembelian BBM jenis Pertalite
Petugas SPBU Pertamina tengah melayani pembelian BBM jenis Pertalite (dok: Pertamina)

Lebih lanjut, Agus juga menyampaikan update terkait program BBM tepat sasaran. Implementasi kebijakan itu tertunda dari yang seharusnya akan mulai dijalankan per 1 Oktober 2024 mendatang.

Agus belum bisa memastikan, apakah program penyaluran BBM tepat sasaran ini bakal digulirkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo. Aturan itu akan mulai berjalan jika telah mencapai kesepakatan dari semua pihak.

"Tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, tepat sasaran lah di lapangan," tutur dia.

Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.

"Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegasnya.

 

Tertunda

SPBU Pertamina
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite agar mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code.

Lebih lanjut, Agus juga menyampaikan update terkait program BBM tepat sasaran. Implementasi kebijakan itu tertunda dari yang seharusnya akan mulai dijalankan per 1 Oktober 2024 mendatang.

Agus belum bisa memastikan, apakah program penyaluran BBM tepat sasaran ini bakal digulirkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo. Aturan itu akan mulai berjalan jika telah mencapai kesepakatan dari semua pihak.

"Tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, tepat sasaran lah di lapangan," tutur dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya