Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Sri Mulyani jadi Calon Menteri Keuangan Prabowo, Rupiah Langsung Perkasa

Kurs rupiah pada perdagangan Selasa dibuka menguat di tengah sentimen domestik yang positif terkait kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan ke dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan yang akan datang.

oleh Septian Deny diperbarui 15 Okt 2024, 10:15 WIB

Diterbitkan 15 Okt 2024, 10:15 WIB

Hari Ini Rupiah Kembali Melemah Tembus Rp16.413 per Dolar AS

Bank Indonesia (BI) juga menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah ini sejalan dengan pergerakan mata uang Asia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kurs rupiah pada perdagangan Selasa dibuka menguat di tengah sentimen domestik yang positif terkait masuknya Sri Mulyani dalam kandidat calon menteri Prabowo Subianto untuk pos Menteri Keuangan.

Pada awal perdagangan Selasa, rupiah menanjak 30 poin atau 0,19 persen menjadi Rp15.536 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.566 per dolar AS.

“Sentimen domestik masih positif oleh kemungkinan bergabungnya Sri Mulyani ke dalam kabinet Prabowo ke depannya,” kata analis mata uang Lukman Leong saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Meski ada sentimen domestik yang positif tersebut, namun Lukman menuturkan dolar AS yang masih kuat dapat menahan apresiasi rupiah lebih lanjut.

Potensi penguatan dolar AS ke depan dipengaruhi oleh data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kuat belakangan ini seperti Non-Farm Payroll (NFP) yang telah memupuskan harapan pemangkasan suku bunga AS sebesar 50 basis poin (bps) ke depannya.

Oleh karena itu, Lukman memperkirakan rupiah akan berkonsolidasi atau datar menjelang rilis data perdagangan Republik Indonesia (RI) siang ini.

Nilai tukar rupiah diprediksi bergerak di kisaran 15.500 per USD sampai dengan 15.650 per USD pada perdagangan hari ini.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi USD 425,1 Miliar, BI Sebut Masih Terkendali

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Menguat

Teller menghitung mata uang rupiah di bank, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi terhadap dolar Amerika Serikat sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan mekanisme pasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 tercatat USD 425,1 miliar. Nilai ini tumbuh secara tahunan sebesar 7,3%. Bank Indonesia (BI) melihat utang luar negeri Indonesia ini masih terkendali.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perkembangan utang luar negeri ini bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi utang luar negeri Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

"Utang luar negeri pemerintah tetap terkendali," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan utang luar negeri tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pembiayaan APBN

FOTO: Akhir Tahun, Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat

Karyawan menunjukkan uang dolar AS dan rupiah di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 80 poin atau 0,57 persen ke level Rp 14.050 per dolar AS. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3%).

"Posisi utang luar negeri pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata Ramdan.