Badan Gizi Nasional Sebut Tak Ada Mandat untuk Ormas di Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara seiring kabar organisasi masyarakat (ormas) yang mengaku mendapat mandat resmi, untuk menjalankan program makan siang bergizi gratis (MBG).

Demikian disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. 

Ia menyatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Menurut dia, klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Yang membuat pihaknya prihatin yakni keberanian beberapa pihak, yang secara terang-terangan mengklaim jika pihaknya legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan,” ujar Lalu Iwan dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Seiring hal itu, Badan Gizi Nasional melalui Biro Hukum memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. "Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Dia menegaskan jika pihaknya tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” ujar Lalu Iwan.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada 82 juta orang yang akan mendapat alokasi makan bergizi gratis (MBG). Angka itu ditarget bisa dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti menuturkan potensi pencapaian besar dalam program Makan Bergizi Gratis Termasuk untuk mencapai 82 juta jiwa dalam 5 tahun perjalanan program tersebut.

Untuk mencapai target itu, dibutuhkan pasokan besar dari sentra-sentra pengolahan makanan atau dapur. Setidaknya butuh sebanyak 48 ribu dapur untuk menjangkai 82 juta jiwa tadi.

"Pada program MBG ini dibutuhkan saat ini, dan identifikasi setelah lengkap exercise adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun," ujar Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Melihat besarnya kebutuhan tadi, dia melihat potensi program MBG sebagai pengerek ekonomi nasional. Pasalnya, skala yang besar tersebut akan melibatkan rantai pasok yang juga cukup besar.

Dampak ekonomi dari program MBG diprediksi bisa berpengaruh dari hulu ke hilir. Mulai dari sisi petani, nelayan, hingga industri kecil menengah (IKM).

"Oleh karena itu program MBG ini berpotensi menjadi salah satu pengungkit perekonomian nasional dengan menciptakan rantai pasok makanan yang besar," ujarnya.

"Mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga IKM, sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdampak positif," imbuh Siliwanti.

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat apresiasi atas komitmennya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Tak hanya program pemerintah, BRI juga secara langsung memberi kontribusi terbesar secara finansial bagi negara.

Pengamat Komunikasi Korporasi Fatimah Ibtisam menilai langkah cepat BRI mendukung program makan bergizi gratis membuktikan status perusahaan negara ini sebagai salah satu yang terbesar. Tak hanya besar memberikan manfaat finansial, peran BRI juga memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.

"Kita tahu bersama sumbangsih BRI yang mencatat Rp 25,7 triliun yang merupakan sumbangsih dividen terbesar BUMN bagi negara. Sumbangsih dalam pelayanan juga sangat besar terlihat dari dukungan BRI pada program penting pemerintah, seperti kredit untuk rakyat serta pembiayaan bagi UMKM penyelenggara makan bergizi gratis," ujar Fatimah, dikutip Rabu (18/12/2024).

Respons positif BRI terhadap instruksi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung program pro rakyat pemerintahan Prabowo pun dinilai kongkret.

Pengamat ekonomi Toto Pranoto menilai langkah BRI sudah sejalan dengan peran mereka sebagai holding ultra mikro. “Ini respons yang seharusnya oleh BRI, sebagai holding ultra mikro, untuk membantu pemberdayaan pengusaha mikro/kecil,” ujar Toto.

Toto menekankan bahwa komitmen BRI bukan hanya sebatas memberikan modal usaha, tetapi juga harus menyentuh aspek teknis lainnya, seperti pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini, BRI bisa memaksimalkan peran anak perusahaannya, Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai operator kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.

Menindaklanjuti kesiapan BRI untuk menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi, Toto mengharapkan agar bank tersebut dapat segera mengambil langkah teknis.

“BRI bisa ambil inisiatif untuk mempromosikan pendaftaran mitra usaha mikro/kecil, dengan syarat yang ditetapkan, untuk akses pembiayaan modal kerja,” ujarnya.