Wakapolri Jamin Pilkada Serentak Tidak Ganggu Duel Persija Vs Persib

Liputan6.com, Jakarta Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memberikan secercah harapan untuk pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung untuk tetap berlangsung di ibu kota. Pria berusia 57 tahun tersebut menjamin bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni tidak akan kembali menunda pertandingan kedua klub.

Pilkada serentak digelar di 171 daerah, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mulai 13 Mei, Persija tidak dapat bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk sementara waktu hingga Asian Games 2018 selesai.

Spekulasi yang lahir ialah kemungkinan partai pekan keenam Go-Jek Liga 1 bersama Bukalapak tersebut kembali molor. Syafruddin, yang juga berstatus Dewan Pembina Persija, akan mengupayakan duel ini tetap bergulir di SUGBK.

"Di DKI tidak ada pilkada. Saya rasa, pertandingan (sepak bola) di DKI tidak ada masalah. Pilkada kan di Jabar, Jateng, dan Jatim. Ini (Pilkada) konsentrasi pasukan (kepolisian), dan keadannya operasi keamanan telah siap oleh masing-masing Polda, dan kekuatan pasukan itu telah dipersiapkan, dan tidak masalah," ujar Syafruddin.

"DKI tidak ada (Pilkada). Jadi DKI konsentrasi saja pengamanan rutin, antara lain, sepak bola. Tidak ada masalah," katanya menambahkan.

Walau mendapat jaminan dari kepolisian, Persija tidak dapat berleha-leha. Pasalnya, tim berjuluk Macan kemayoran tersebut belum pasti dapat menjamu Persib di SUGBK.

SUGBK bakal steril pada 13 Mei untuk persiapan menjelang Asian Games, Agustus mendatang. Direktur Utama Persija, I Gede Widiade membuka kemungkinan untuk bertukar status tuan rumah dengan Persib.

"Tanggal 30 Juni itu kan setelah Pilkada, saya pasti akan diskusi dengan PT LIB dan Persib. Kalau misalnya tidak dapat di SUGBK, kita harus home rasa away, bisa di Bandung, atau tempat lain," imbuh Gede.

Kalau partai Persija kontra Persib tidak dapat kembali digelar pada 30 Juni karena berdekatan dengan Pilkada, Gede menyerahkan keputusan kepada PT LIB. "Kalau tidak, kita laporkan ke PT LIB, karena wewenangnya ada di PT LIB," tutur Gede.

"Kalau yang menjelang Pilkada, kita besok akan coba bicara. Kita tahu sepak bola gengsinya besar, kebanggaan, kedaerahan sangat tinggi, pasti sulit untuk negosiasi. Tapi kalau kepentingan nasional, mungkin kita lebih bisa turun," ucapnya mengakhiri.