Binance Tak Bakal Blokir Akun Pengguna Rusia, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan pertukaran kripto Binance mengatakan pihaknya tidak akan “secara sepihak” membekukan akun pengguna Rusia, setelah wakil perdana menteri Ukraina meminta pertukaran mata uang kripto untuk mengambil tindakan tersebut.

"Kami tidak akan secara sepihak membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah,” kata juru bicara Binance kepada CNBC, seperti dikutip Senin (28/2/2022). 

"Kripto dimaksudkan untuk memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi orang-orang di seluruh dunia. Memutuskan secara sepihak untuk melarang akses orang ke kripto mereka akan bertentangan dengan alasan mengapa kripto ada,” lanjut pernyataan Binance.

Sebelumnya, pada Minggu, wakil perdana menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov meminta perusahaan pertukaran kripto untuk memblokir alamat pengguna Rusia. 

“Sangat penting untuk membekukan tidak hanya alamat yang terkait dengan politisi Rusia dan Belarusia, tetapi juga untuk menyabotase pengguna biasa,” kata Fedorov dalam sebuah cuitan di Twitter. 

Rusia yang terus menyerang beberapa kota di Ukraina mendapat kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) sehingga membuatnya harus menerima berbagai sanksi. 

AS dan UE memberikan sanksi yang menargetkan bank-bank Rusia, utang negara, orang terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin dan presiden itu sendiri. Salah satu dampak dari sanksi tersebut adalah Rubel Rusia nilainya sempat anjlok. 

Menanggapi sanksi yang diberikan pada Rusia, Binance mengatakan, mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Binance mengambil tindakan terhadap mereka yang memiliki sanksi tanpa merugikan pada pihak yang tidak bersalah. 

“Jika komunitas internasional memperluas sanksi itu lebih jauh, kami akan menerapkannya secara agresif juga. Binance mengatakan akan memblokir akun setiap individu dalam daftar sanksi dan memastikan bahwa semua sanksi dipenuhi secara penuh,” tambah juru bicara Binance. 

Tak hanya Binance, perusahaan pertukaran kripto lainnya juga tidak dapat membekukan akun milik klien mereka yang berasal dari Rusia. CEO Kraken, Jesse Powell, salah satu pertukaran cryptocurrency besar lainnya, mengatakan di Twitter Senin, perusahaan tidak dapat membekukan akun klien Rusia tanpa persyaratan hukum untuk melakukannya.

Namun, salah satu platform yang memperdagangkan item dalam game virtual,  Dmarket, dalam sebuah pernyataan di Twitter mengatakan telah memutuskan semua hubungan dengan Rusia dan Belarus karena invasi Rusia ke Ukraina.

Perusahaan mengatakan pengguna dari Rusia dan Belarus dilarang mendaftar ke Dmarket dan akun pengguna dari negara tersebut telah dibekukan. Rubel Rusia telah dihapus dari platform, menurut Dmarket, yang menyebut dirinya startup kelahiran Ukraina.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, seminggu terakhir, ada banyak obrolan kripto dari pemerintah Rusia dan Bank Rusia. Beberapa hal soal kripto yang terjadi di Rusia juga memiliki dampak bagi pergerakan harga kripto. 

Ditambah lagi dengan konflik yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina di tengah peraturan regulasi soal kripto membuat harga pasar kripto sempat anjlok dalam seminggu terakhir. 

Bagi Ukraina, sentimen terhadap bitcoin (BTC) dan pasar kripto yang lebih luas sangat menguntungkan bagi negara itu. Kembali pada September tahun lalu, pemerintah telah memperkenalkan undang-undang tagihan kripto bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memvetonya, seperti dilansir dari Yahoo Finance, Sabtu, 26 Februari 2022.

RUU tersebut, berisi legalisasi dan peraturan mengenai bitcoin. RUU itu mendapat 6 suara tidak setuju, sedangkan 76 suara mendukung. Menurut Kyiv Post, Presiden memveto RUU tersebut dan mengirimkannya kembali ke Parlemen untuk diubah. 

Presiden Zelensky mengutip kurangnya dana dalam anggaran untuk memenuhi persyaratan pengawasan regulasi dari RUU tersebut.

RUU sebelumnya telah menyatakan pasar aset virtual akan diatur oleh Kementerian Transformasi Digital, Bank Nasional Ukraina (NBU), Komisi Sekuritas Nasional (NSC) dan badan pengawas independen baru yang harus dibuat.

Sejalan dengan bank sentral lainnya, Bank Nasional Ukraina (NBU) melihat aset virtual sebagai sumber risiko potensial. Selain melihat manfaat, risiko termasuk pencucian uang dan pembiayaan kegiatan ilegal. NBU juga melihat penggunaan aset virtual atas produk bank tradisional dan mata uang fiat sebagai risiko lain.

Pada Kamis pekan lalu, Parlemen Ukraina menyetujui legalisasi bitcoin untuk kedua kalinya. Menurut portal pemerintah, Parlemen mendukung amandemen Presiden Ukraina terhadap "Undang-Undang tentang Aset Virtual".

Sebanyak 276 anggota Parlemen memberikan suara mendukung amandemen tersebut. RUU baru itu menempatkan pengaturan aset virtual di tangan Komisi Nasional Sekuritas dan Pasar Saham.