Asosiasi Bankir AS Bantu Susun Undang-Undang Anti-Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi pelobi untuk industri perbankan AS, Asosiasi Bankir Amerika diminta untuk membantu undang-undang anti-kripto, menurut komentar Senator baru-baru ini.

Melansir Cointelegraph, Rabu (20/12/2023), bank-bank besar telah membantu Senator Amerika Serikat Roger Marshall dan Elizabeth Warren menyusun rancangan undang-undang anti-kripto mereka yang kontroversial.

Video pada 20 Desember yang muncul di X (sebelumnya Twitter), menunjukkan cuplikan Senator Marshall yang mengakui bahwa dia dan Senator Warren mendekati organisasi lobi terbesar untuk industri perbankan AS, yakni American Bankers Association (ABA) untuk mendapatkan bantuan dalam menyusun Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital.

Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital, yang pertama kali diperkenalkan pada Desember 2022, bertujuan untuk membawa teknologi kripto seperti non-custodial wallets, validator, dan kumpulan penambangan di bawah peraturan perbankan yang ketat di Amerika Serikat.

“Hal pertama yang kami lakukan adalah menemui American Bankers Association dan berkata 'bantu kami mewujudkannya',” katanya.

Marshall juga menyebutkan pertemuan Warren dengan CEO JPMorgan Jamie Dimon di mana mereka berdua sepakat bahwa “kripto hanyalah alat untuk penjahat”. Rekaman itu bersumber dari forum intelijen keamanan parlemen awal bulan ini.

Menanggapi video tersebut, CEO Coinbase Brian Armstrong mengungkapkan kekecewaannya karena Senator Warren dan Marshall kini melobi bank. “Menjadi anti-kripto adalah strategi politik yang sangat buruk memasuki tahun 2024,” tambahnya.

Sementara itu, pengacara keuangan Scott Johnsson menyarankan agar pemilih yang marah pada Senator Warren harus fokus pada kursi rentan yang mendukung kampanyenya tahun lalu.

Pada 11 Desember, RUU tersebut mendapatkan lima Senator baru sebagai co-sponsor, termasuk tiga anggota Komite Perbankan. Selain itu, kelompok advokasi perbankan AS, Bank Policy Institute (BPI), juga mendukung undang-undang anti-kripto yang diperkenalkan oleh Senator Warren.

Komentator anti-kripto sering kali membuat klaim bahwa aset digital sebagian besar digunakan untuk aktivitas jahat, meskipun banyak bukti yang menyatakan sebaliknya. Platform analisis Blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa kurang dari 0,2% kripto digunakan untuk tujuan terlarang.

Pendukung anti-kripto juga sering gagal untuk mengakui tingkat aktivitas kriminal di dunia keuangan tradisional, dengan JPMorgan menjadi salah satu bank dengan denda paling besar. Bank Wall Street telah membayar denda hampir USD 40 miliar untuk berbagai pelanggaran sejak 2000, menurut Violation Tracker.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.