Negara Anggota IORA Belum Sepakat soal Kejahatan Perikanan

Penyusunan IORA Concord nyaris memasuki tahap akhir. Namun ada satu isu yang belum disetujui oleh negara anggota, yakni fisheries crime.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 26 Okt 2016, 06:30 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2016, 06:30 WIB
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya (Liputan6.com/Khairisa Ferida)

Liputan6.com, Bali - Delegasi dari 21 negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) mengadakan pertemuan pejabat tinggi atau senior official meeting (SOM) di Nusa Dua, Bali, pada 25-26 Oktober. Sejumlah isu menjadi agenda pembahasan, termasuk penyusunan IORA Concord yang selangkah lagi mencapai tahap final.

"IORA Concord saat ini sudah mencapai 95 persen dan hanya ada satu isu yang belum disepakati. IORA Concord memiliki attachment berupa action plan yang diharapkan akan disepakati untuk selanjutnya dibawa ke KTT IORA pada Maret 2017," ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya di Nusa Dua, Bali, Selasa (25/10/2016).

"Satu isu yang belum disepakati bersama adalah fisheries crime. Tapi saya yakin akan teratasi karena yang menjadi persoalan bukan hal substansial," tegasnya.

IORA yang didirikan pada 6 Maret 1997 merupakan satu-satunya organisasi internasional di wilayah Samudra Hindia. Indonesia memegang jabatan sebagai ketua IORA periode 2015-2016 sebelum akhirnya jabatan tersebut akan diambil alih Afrika Selatan tahun depan.

Ada enam isu yang menjadi prioritas IORA, yaitu keamanan dan pertahanan maritim, manajemen perikanan, fasilitas perdagangan dan investasi, kerja sama akademik dan IPTEK, promosi pariwisata dan sosial budaya.

Ada pula isu-isu non-tradisional seperti Illegal, Unreporterd, Unregulated (IUU) fishing, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan obat terlarang, imigran, dan pembajakan.

Sementara itu, IORA Concord adalah dokumen strategis yang bertujuan memperkuat regionalisme dan kerja sama konkret antar-negara anggota. IORA Concord diharapkan akan disetujui oleh para kepala negara dalam KTT 2017.

Peningkatan postur IORA juga menjadi topik pembahasan forum SOM. Saat ini, IORA berstatus sebagai peninjau di Majelis Umum PBB. Ke depannya telah disepakati akan dilaksanakan diskusi tematik di New York--markas besar PBB--berdasarkan enam isu yang menjadi prioritas organisasi ini.

IORA juga berkomitmen meningkatkan interaksinya dengan badan-badan PBB dan sejumlah organisasi kawasan lainnya seperti ASEAN dan African Union.

Penguatan kerja sama dengan tujuh negara yang menjadi mitra dialog IORA, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, dan Mesir pun menjadi fokus. Terkait hal ini, Desra mengatakan akan dibahas soal keamanan aspek politik.

"Kedatangan negara-negara besar justru karena mereka memiliki kepentingan. Ke depannya kita nggak mau Samudra Hindia menjadi ladang konflik atau military major power projection," kata Desra yang sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB.

Serangkaian pertemuan IORA akan mencapai puncaknya pada Kamis, 27 Oktober di mana akan berlangsung pertemuan tingkat menteri. Saat ini sudah 11 negara yang mengonfirmasi kehadiran mereka dalam pertemuan yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi itu di antaranya Australia, Bangladesh, India, Sri Lanka, Mauritius, Comoros, Somalia, Singapura, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Seycheless.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya