Liputan6.com, Washington, DC - Donald Trump dikabarkan masih mempertahankan keterlibatannya dalam kerajaan bisnisnya ketika ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Fakta ini terkuak melalui sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa ia merupakan penerima keuntungan tunggal dari revocable trust.
Revocable trust merupakan perwalian yang sewaktu-waktu dapat dicabut atau diubah oleh pemberi kuasa selama hidupnya. Selama ini, perwalian Trump dijalankan oleh dua anak laki-laki tertuanya, Donald Trump Jr dan Eric Trump, serta kepala keuangan Trump Organisation, Allen Weisselberg.
Baca Juga
Menurut dokumen yang diterbitkan oleh lembaga investigasi swasta, ProPublica, perwalian Trump itu terkait dengan nomor identifikasi wajib pajak. Presiden ke-45 AS itu diketahui terakhir kali mengubah perwaliannya beberapa hari sebelum pelantikannya.
Advertisement
Seperti dikutip dari Independent.co.uk, Senin, (6/2/2017), Trump disebut masih memegang lisensi alkohol untuk hotel barunya yang terletak di sebuah gedung kantor pos tua di Washington. Sementara, ketentuan sewa yang ditandatangani pada tahun 2013 melarang seorang pejabat terpilih mengambil keuntungan dari bangunan milik pemerintah federal. Gedung Putih belum berkomentar soal ini.
Trump disebut menarik uang tunai dari dilusi saham serta usaha propertinya yang dijuluki "Gedung Putih musim dingin", the Mar-a-Lago di Florida, serta hak merek.
Sebelum pelantikannya, Trump sempat menegaskan ia akan mendivestasi urusan bisnisnya meski sosok kontroversial itu mengklaim sebagai presiden ia dapat menjalan usaha dan negara dengan sempurna.
Trump juga menuai kritikan karena menggunakan hotel barunya di Washington untuk menjamu sejumlah diplomat asing. Pasalnya, mereka dapat saja membayar untuk memesan kamar hotel demi mendapatkan akses ke presiden AS itu.
Penasihat etika Presiden Barack Obama dan George W Bush pun pernah menuding Trump telah melanggar Konstitusi menyusul adanya larangan bagi presiden AS untuk mendapat keuntungan dari pemerintah asing.
Kedua penasihat etika tersebut berpendapat bahwa Trump seharusnya melikuidasi seluruh bisnisnya dan meletakkan asetnya dalam perwalian. Mereka juga mengungkapkan keprihatian atas penunjukan menantu Trump sebagai penasihat senior presiden.
Pada saat Trump dikabarkan masih ikut campur dalam urusan bisnisnya, para anggota kabinetnya dikabarkan mematuhi aturan. Sebut saja Menteri Luar Negeri AS yang juga mantan CEO Exxon Mobil, Rex Tillerson di mana ia menjual saham yang dimilikinya dan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola keuangannya.
Sejumlah petinggi Partai Demokrat telah berulang kali mempertanyakan potensi konflik kepentingan presiden dan mendorong penyidikan atas Trump
Jika Trump mempertahankan posisinya di dunia bisnis maka ancaman krisis konstitusional membayangi pemerintahannya.
Sikap Trump yang bersikeras bahwa tak ada hukum yang memaksa presiden bebas dari kepentingan bisnis, tidak hanya mengabaikan konvensi yang telah berlangsung selama puluhan tahun bahkan berabad-abad. Hal itu juga dinilai sebagai pengingkaran eksplisit konstitusi itu sendiri.
Dokumen pendirian pemerintah federal AS secara khusus melarang presiden menerima hadiah atau pembayaran apa pun dari pemerintah asing.
Banyak pihak berpendapat sulit untuk melihat bagaimana transaksi bisnis sederhana sekali pun antara Trump Organisation dan perusahaan asing tidak akan menempatkan Trump pada posisi melanggar klausul tersebut. Para kritikus dan musuh politik Trump telah menyoroti hal ini sejak musim kampanye, namun fokusnya meningkat seiring dengan kemenangannya dalam pilpres.
Sebagai pengusaha, Trump tergolong salah satu yang disegani di dunia. Bisnis propertinya tersebar baik di level domestik mau pun internasional di antaranya hotel dan lapangan golf, perumahan mewah, kepemilikan atau investasi di hotel, kantor, dan apartemen.