Trump Teken Perintah Eksekutif Proses Pembubaran Kementerian Pendidikan AS

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan kementerian pendidikan, mewujudkan janji kampanyenya dan tujuan yang sudah lama diinginkan oleh sebagian kalangan konservatif.

Trump menilai kementerian ini mengalami "kegagalan yang luar biasa". Dia berjanji akan mengembalikan dana yang dikelola kementerian kepada masing-masing negara bagian.

"Kami akan menutupnya secepat mungkin," kata Trump seperti dikutip dari BBC, meskipun Gedung Putih mengakui bahwa penutupan penuh lembaga ini memerlukan persetujuan Kongres.

Pada acara penandatanganan perintah tersebut, Trump menyatakan, "Amerika Serikat (AS) menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan dibandingkan negara lain, namun peringkat siswa kita berada di posisi bawah."

Perintah eksekutif ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum, seperti kebanyakan upaya pemerintahan Trump untuk "mengecilkan" ukuran pemerintah federal.

Trump di lain sisi memuji Linda McMahon, yang dia tunjuk untuk memimpin kementerian pendidikan dan berharap dia menjadi menteri pendidikan terakhir. Tidak hanya itu, Trump menyatakan akan mencari posisi lain untuk McMahon dalam pemerintahan.

Kementerian pendidikan, yang didirikan pada 1979, mengelola pinjaman siswa dan menjalankan program-program yang membantu siswa berpenghasilan rendah. Namun, Trump menuduh kementerian ini mendoktrinasi generasi muda dengan materi yang berkaitan dengan ras, seksualitas, dan politik.

Sebagian besar anak di AS bersekolah di sekolah negeri. Sering kali disalahpahami bahwa kementerian ini yang mengelola sekolah-sekolah dan menentukan kurikulum padahal itu adalah kewenangan negara bagian dan distrik sekolah lokal. Selain itu, hanya sekitar 13 persen dana untuk sekolah dasar dan menengah yang berasal dari pemerintah federal, sedangkan mayoritas dana berasal dari pajak negara bagian dan pajak lokal.

Tak lama setelah dilantik, McMahon mengirim memo kepada 4.400 karyawan kementerian, yang berjudul "Misi Terakhir Kementerian Kita", yang mungkin merujuk pada tujuan Trump untuk menutupnya. Dalam memo tersebut, McMahon menulis, "Ini adalah kesempatan kita untuk memberikan layanan publik yang tak terlupakan bagi generasi siswa mendatang."

Serikat guru terbesar di AS, yaitu Federasi Guru AS, mengkritik rencana Trump, menyebutnya sebagai tindakan yang "tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak."

"Tidak ada yang suka birokrasi dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih baik, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya. Tetapi jangan gunakan 'perang terhadap keadilan sosial' untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak dengan disabilitas," sebut mereka.

Selama lebih dari 40 tahun, kalangan konservatif telah mengeluhkan keberadaan kementerian ini dan mengusulkan berbagai ide untuk membubarkannya. Bahkan, hanya dua tahun setelah kementerian ini didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penerusnya yang berasal dari Partai Republik, Ronald Reagan, juga menyerukan agar kementerian ini dibubarkan.

Kementerian pendidikan adalah lembaga terkecil dalam kabinet pemerintahan AS, yang hanya menyerap kurang dari 2 persen dari anggaran federal. Beberapa staf kementerian ini sudah terdampak pemangkasan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Trump melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge) yang dipimpin Elon Musk. Sekitar 2.100 orang diperkirakan segera diberhentikan.