Menantu Donald Trump Diperiksa soal Hubungannya dengan Rusia

Liputan6.com, Washington, D. C. - Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Jared Kushner--menantu dan penasihat senior Presiden Donald Trump--akan bersaksi di hadapan Komite Senat Intelijen (Senate Intelligence Committee).

Komite sedang menyelidiki tuduhan ikut campurnya Rusia dan dugaan hubungan antara beberapa pejabat pemerintah Rusia dengan tim kampanye Trump dalam Pilpres AS 2016.

Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer, mengatakan kepada awak media bahwa Jared Kushner telah bersedia untuk bersaksi di hadapan komite yang dipimpin oleh Senator Richard Burr dari Partai Republik.

"Selama kampanye dan transisi, dia (Kushner) bertindak sebagai penghubung tim kampanye Trump dengan pemerintah dan pejabat asing...maka terkait peran itu, ia tak berkeberatan untuk menghadap kepada kepala komite", ujar Spicer seperti yang dilansir Al Jazeera, Selasa, (28/3/2017).

Kushner, yang merupakan suami Ivanka Trump, mengakui pernah bertemu dengan duta besar Rusia di Washington DC Desember 2016 lalu.

Pada hari Senin, 28 Maret 2017, Vnesheconombank (VEB)--sebuah bank Rusia yang dijatuhi sanksi pihak Barat dan koalisi AS karena dituding ikut mendanai biaya invasi Rusia ke Ukraina--turut membeberkan agenda pertemuan Kushner pada masa kampanye Pilpres AS 2016.

Sebagai bagian dari strategi perbankan VB, pihaknya mengakui bertemu dengan sejumlah pejabat penting pemerintah di Eropa, Asia, dan Amerika.

"Termasuk di Amerika Serikat, di mana kami memiliki banyak relasi bisnis di sana, salah satunya dengan Jared Kushner, kepala Kushner Companies", ujar juru bicara VEB.

Kushner dan VEB masing-masing masih bungkam dengan detil waktu, tempat, dan substansi pertemuan tersebut.

Meski begitu, secara kasat mata pertemuan tersebut dianggap tak melanggar hukum apa pun dan merupakan hal yang wajar.

Sempat muncul tuduhan keterlibatan Rusia dalam kasus peretasan akun pribadi dan pembocoran informasi para pejabat penting Partai Demokrat, yang menguntungkan langkah Trump selama kampanye Pilpres.

Partai Demokrat AS menuding, Rusia punya campur tangan pada kasus peretasan dan pembocoran informasi tersebut serta sengaja membantu memenangkan pihak tim kampanye Donald Trump.

Rusia masih menyangkal hal tersebut.

Duta Besar Rusia Sergei Kislyak mengakui pernah berkomunikasi dengan tim kampanye Trump pada Pilpres AS 2016.

Penasehat keamanan dalam negeri Trump, Michael Flynn, juga menjadi salah satu individu yang dituding terlibat dalam pertemuaan antara Rusia dengan tim kampanye Rusia.

Ia dipaksa mengundurkan diri pada 13 Februari 2017 setelah terbukti bertemu dan berdiskusi dengan Sergei Kislyak yang membahas sanksi AS terhadap Rusia serta mengelabui Wakil Presiden Mike Pence tentang pertemuan tersebut.

Hope Hicks, juru bicara Gedung Putih, turut mengonfirmasi pertemuan tersebut.

Direktur Komunikasi Komite Nasional Demokrat (the Democratic National Committee), John Neffinger, menekankan pentingnya penyelidikan atas dugaan pertemuan antara pihak Rusia dengan tim kampanye Trump.

"Kita masih belum punya cukup bukti. Kita masih tidak tahu apa yang mereka bicarakan pada saat masa kampanye", ujar Hicks.

"Bisa saja mereka membicarakan hal remeh-temeh. Namun apabila ternyata mereka bersengkongkol membantu Donald Trump pada saat Pilpres, itu merupakan perbuatan yang sangat buruk", tambah Hicks.

Biro Investigasi Federal (FBI) dan Komite Intelijen (House Intelligen Committee) turut melakukan penyelidikan serupa.

Namun, integritas Komite Intelijen dipertanyakan oleh Partai Demokrat. Direktur Komite Intelijen, Devin Nunes dari Partai Republik, dinilai memiliki kedekatan khusus dengan Trump.

Pejabat Partai Demokrat meminta Nunes mundur dari komite.

Nunes menyanggah tuduhan itu dan menyerang balik Partai Demokrat. Ia berdalih bahwa Partai Demokrat selama pemerintahan Obama memanfaatkan organisasi mata-mata AS untuk menyadap Menara Trump selama proses kampanye pilpres 2016.

Kuat dugaan Nunes mendapat bocoran informasi tersebut dari staf Trump di Gedung Putih.

Reaksi Donald Trump terhadap kondisi yang kalut itu menuai kontroversi. Pada akun Twitter-nya, Trump berkicau agar dewan komite juga memeriksa Hillary Clinton terkait masa kampanye Pilpres AS 2016 dan menyangkal pertemuan tim kampanyenya dengan pihak Rusia.