Liputan6.com, Jakarta - Dalam merespons krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan otoritas negara tersebut pada Senin, 4 September 2017.
Menurut Retno, Indonesia adalah salah satu negara yang merespons dengan cepat pada saat gelombang kekerasan baru terjadi di Rakhine. Respons yang sama juga dilakukan Indonesia saat krisis serupa terjadi di Rakhine pada Oktober 2016.
Advertisement
Baca Juga
Berdasarkan pengamatan Retno, ia juga menjadi menteri luar negeri pertama yang masuk ke Myanmar dan akan mengadakan pertemuan dengan otoritas negara tersebut untuk membahas masalah yang terjadi di Rakhine.
Kunjungan Indonesia ke Myanmar telah diketahui banyak pihak, salah satunya oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders. Dalam menanggapi rencana tersebut, Menlu Belanda pun berkomunikasi dengan Menlu Retno pada 2 September 2017.Â
"Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Menlu Belanda. Dari komunikasi yang saya lakukan, kita sama-sama menaruh keprihatinan, dan mereka mendukung Indonesia dalam upaya mendeeskalasi situasi di Rakhine," ujar Retno kepada awak media, Minggu 3 September 2017.
Dari percakapan tersebut, Eropa menunjukkan dukungannya atas kepemimpinan Indonesia atas kontribusinya dalam upaya meredakan krisis di Rakhine.
"Eropa mendukung apa yang dilakukan Indonesia untuk mendeeskalasi situasi Rakhine dan mereka juga memberikan dukungan sepenuhnya atas aksi preventif dan kepemimpinan oleh Indonesia. Mereka juga mengatakan, apa yang dapat dilakukan Eropa untuk ikut membantu," kata Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.
RI Diminta jadi Pelopor Penanganan Krisis di Rakhine
Dukungan bagi Indonesia untuk mengatasi krisis di Rakhine tak hanya datang dari Eropa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres, meminta Indonesia untuk terus melanjutkan upayanya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di sana.
Hal tersebut disampaikan Gutteres melalui pembicaraan telepon dengan Menlu Retno selama 16 menit pada 1 September 2017.
Dalam perbincangan itu, Retno banyak membahas perkembangan konflik Rohingya. Gutteres rupanya menaruh perhatian khusus pada peristiwa itu.
Gutteres tahu betul apa saja yang sudah dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Rakhine State. Karena itu, ia meminta Indonesia terus menjalankan peran dalam menghentikan konflik itu.
"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan mengharapkan Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Retno melalui pesan singkat.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, Indonesia harus memelopori intervensi kemanusiaan untuk menyelamatkan Rohingya dari ancaman genosida.
"Krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Myanmar atas tragedi ini," kata Hendardi dalam siaran pers seperti dilansir dari Antara.
Hendardi menambahkan, diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya, sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik. Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi.
"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," kata dia.
Â
Saksikan video menarik berikut ini:
Advertisement