Soal Yerusalem, Jokowi Sampaikan 6 Usulan di KTT OKI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo secara tegas menolak pengakuan Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu kota Israel. Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 13 Desember 2017 waktu setempat.

"Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh negara OKI dapat bersatu dan mengesampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina.

"Isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ucap Presiden Jokowi seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com dari Sekretariat Presiden pada Kamis (14/12/2017).

Presiden Jokowi mengatakan, keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia.

"Harapan akan kemerdekaan dijauhkan oleh keputusan yang sangat tidak berkeadilan ini. Keputusan tersebut memupuskan harapan terwujudnya perdamaian abadi. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditolak," ungkap Presiden.

Selain itu, menurut Jokowi, keputusan sepihak tersebut juga dinilai melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina. Oleh karena itu, Presiden menegaskan keputusan tersebut harus ditolak. 

"Masyarakat Indonesia, dan saya yakin masyarakat negara OKI mengharapkan banyak dari pertemuan KTT ini. Mereka mengharapkan agar KTT ini dapat mengeluarkan hasil yang optimal, hasil yang dapat ditindaklanjuti, hasil yang dapat dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina," tegas Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan enam poin penting usulan sikap negara anggota OKI.

"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. Two-state solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ucap Presiden.

Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.

"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya," kata Presiden Jokowi.

Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. "Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI," tutur Presiden.

"Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina," jelas Presiden.

Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Sebelumnya, dalam kunjungan pertama Perdana Menteri Israel ke Eropa dalam 22 tahun terakhir, Benjamin Netanyahu berharap agar Uni Eropa mengikuti jejak Amerika Serikat mengakui Yerusalem.

PM Netanyahu mengatakan pada para pemimpin Uni Eropa bahwa sudah saatnya mereka "mengakui fakta". Menurutnya, langkah Donald Trump harus ditiru oleh Uni Eropa.

"Sudah saatnya Palestina mengakui negara Yahudi dan juga mengakui fakta bahwa mereka memiliki ibu kota. Dan itu disebut Yerusalem," kata Netanyahu seperti dikutip dari Telegraph pada Senin 11 Desember lalu.

"Saya percaya bahwa walaupun kita belum memiliki kesepakatan, nantinya itu akan terwujud di masa depan. Saya percaya bahwa semua, atau sebagian besar, dari negara-negara Eropa akan memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bekerja sama dengan kami dalam hal keamanan, kesejahteraan dan perdamaian," imbuhnya.

Netanyahu mengatakan bahwa mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel "bukannya menyingkirkan perdamaian, melainkan justru membuat perdamaian menjadi mungkin tercapai".

Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan bahwa organisasi multilateral tersebut akan terus mengakui "konsesus internasional" di Yerusalem. Ia menegaskan komitmen Uni Eropa terhadap solusi dua negara dan menurutnya kepentingan Israel adalah menemukan solusi berkelanjutan terkait konfliknya dengan Palestina.