Presiden Abbas Tolak Ide Abu Dis Jadi Ibu Kota Palestina

Liputan6.com, Ramallah - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan respons atas dugaan kabar yang menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menawarkan agar Palestina merelokasi ibu kota mereka ke Abu Dis -- yang berdekatan dengan Yerusalem -- sebagai 'ibu kota masa depan negara Palestina'.

Merespons dugaan kabar itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menolak mentah-mentah tawaran tersebut.

"Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina," kata Abbas di hadapan delegasi sebuah pertemuan pada hari Minggu 14 Januari 2018, seperti dikutip dari CNN (15/1/2018).

Pertemuan itu dikabarkan membahas keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam pertemuan itu, Abbas melanjutkan, "Kami berada di saat yang kritis dan masa depan kami berada dalam kondisi yang berbahaya ... kami saat ini telah ditawarkan Abu Dis sebagai ibu kota."

Gedung Putih tak segera menanggapi komentar Abbas tersebut.

Pertemuan di Ramallah

Pertemuan di Ramallah yang dihadiri oleh Presiden Mahmoud Abbas itu mencakup semua faksi politik di Palestina, terkecuali Hamas dan Islamic Jihad -- yang tak tergabung dalam Palestine Liberation Organization (PLO).

Peserta pertemuan dikabarkan membahas konsekuensi pengakuan dan strategi AS terahadap Yerusalem, menurut kantor berita resmi Wafa.

Sementara itu, pidato Abbas dalam pertemuan tersebut dilihat sebagai kesempatan untuk memetakan jalan Palestina ke depan usai keputusan sepihak Trump terhadap Yerusalem.

Lebih lanjut, Abbas juga meminta agar, "Palestine Central Council (legislatif) merevisi semua kesepakatan yang ditandatangani antara PLO dan Israel, karena Israel telah membawa kesepakatan ini ke jalan buntu."

Arab Saudi dikabarkan mengajukan sebuah inisiatif perdamaian antara Israel dan Palestina dengan menawarkan Abu Dis sebagai ibu kota masa depan Palestina. Padahal selama ini, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

Seperti dilansir middleeastmonitor.com pada 6 Desember 2017, The New York Times hari Minggu melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menggagas prakarsa perdamaian tersebut saat kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Riyadh bulan lalu.

Berdasarkan inisiatif perdamaian tersebut, rakyat Palestina akan mendapatkan sebuah negara yang tidak bersebelahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza di mana mereka hanya memiliki kedaulatan parsial. Sementara, mayoritas permukiman Israel di Tepi Barat akan tetap ada.

Prakarsa perdamaian tersebut tidak memberikan pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang hidup di negara lain hak untuk kembali ke Israel.

Menurut surat kabar The New York Times, Pangeran Mohammed bin Salman memberikan tenggat dua bulan bagi Abbas untuk merespons tawarannya.

Abu Dis adalah kota Palestina di dekat Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Menurut Kesepakatan Oslo, kota itu diklasifikasikan sebagai Area B yang dikelola oleh dua belah pihak, yakni Israel dan Otoritas Palestina.

Inisiatif perdamaian yang ditawarkan Putra Mahkota Arab Saudi tersebut dikabarkan memicu kemarahan publik. Para aktivis dilaporkan membuat tagar "Jerusalem is our Capital" sebagai bentuk protes.