Kemlu Minta Dubes RI di China untuk Cari Info soal Isu Uighur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari tahu tentang kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi di China terkait dengan kelompok etnis Uighur --di mana isu tentang etnis itu sedang 'merebak' di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, pada Kamis, 20 Desember 2018 di Jakarta mengatakan, "Kita meminta dubes kita di Beijing untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keadaan yang sebenarnya di sana (China) seperti apa."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun telah menyampaikan isu tersebut kepada Dubes China untuk Indonesia pada 17 Desember 2018.

Pada kesempatan itu, Kemlu menegaskan bahwa deklarasi HAM PBB, kebebasan beragama, dan keyakinan, merupakan hak asasi setiap manusia dan dalam hal ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormatinya.

"Dubes RRT (Republik Rakyat Tiongkok) telah menyampaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM dan sependapat bahwa informasi dan kondisi masyarakat Uighur adalah hal yang penting untuk diketahui publik," tambah Arrmanatha pada Rabu 19 Desember di Bandung.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri, Kemlu RI mencatat keinginan kedutaan besar RRT di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani, untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di RRT," lanjutnya.

Simak video pilihan berikut:

Dalam salinan resmi yang diterima oleh Liputan6.com pada Kamis (20/12/2018), Kedubes China di Jakarta menyatakan bahwa China adalah negara yang tersusun atas beragam kelompok etnis dan agama.

Ditegaskan bahwa konstitusi yang berlaku di China, menjamin seluruh warganya menikmati kebebasan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, termasuk bagi warga muslim Uighur.

Salinan tersebut juga menyebut bahwa komunitas muslim mendapat tempat yang layak di Xinjiang, di mana populasinya kini mencapai lebih dari 14 juta orang. Beijing juga menyebut provinsi di China barat daya itu memiliki sekitar 24.000 masjid, hampir 29.000 ulama, dan dua institusi pendidikan muslim terkemuka.

Selain itu, pemerintah Xinjiang juga disebut selalu mengupayakan sewa pesawat untuk melayani kebutuhan ibadah haji bagi umat muslim setempat. Mereka juga menegaskan bahwa kebijakan itu disertai dengan penyediaan layanan medis dan penerjemah bagi jamaah selama di tanah suci.

Juru bicara Kedubes China di Jakarta juga membantah telah terjadi pembakaran terhadap literatur Islam. Dikatakan bahwa pemerintah Xinjiang telah bertahap menerjemahkan buku-buku keagamaan dan Alquran ke dalam bahasa Uighur, Mandarin, Kazak, dan Kirgiz.

Bagian dari Upaya Deradikalisasi

Sementara itu, terkait isu kamp tahanan muslim Uighur, juru bicara Kedubes China di Jakarta kembali menegaskan bahwa media asing telah salah mengartikan program nasional tersebut.

Menurutnya, China tidak membangun kamp tahanan, melainkan lembaga vokasi bagi warga yang terlibat upaya separatisme di Provinsi Xinjiang. Baca selengkapnya...