Pilih Jalan Demokratis, Pemimpin Oposisi Venezuela Tolak Bantuan Militer AS

Liputan6.com, Caracas - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, menyatakan bahwa dia akan menurunkan pemerintahan Maduro dengan jalan yang demokratis. Oleh karenanya, ia mengesampingkan bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS), setidaknya untuk sementara waktu.

Guaido menolak untuk menjadikan bantuan militer AS sebagai jalan utama, karena menurutnya hak itu sangat berpotensi menjadikan negaranya semakin kacau.

Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan usaha-usaha damai yang telah ditempuh pihaknya.

"Oposisi sudah menginginkan untuk bernegosiasi. Kami telah mencoba segalanya. ... Kami telah mogok makan. Kami telah melakukan protes, dan mereka tela membunuh (sebagian dari) kami," tambahnya, dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (2/2/2019).

Pernyataan Guaido terkait pengutamaan jalan damai, seolah menanggapi ultimatum yang diberikan oleh AS kepada Maduro melalui wakil presidennya, Mike Pence, pada Jumat 1 Februari 2019.

Pada kesempatan itu, Pence mengatakan bahwa Maduro merupakan seorang diktator yang tidak memiliki legitimasi untuk memerintah. Ia juga turut mengingatkan bahwa, "kebebasan memiliki momentumnya" sendiri.

"Nicolas Maduro setidaknya tidak menguji tekad Amerika Serikat," kata Pence yang berbau ancaman.

Menurut informasi dari CNN, Guaido menyatakan bahwa sebetulnya rakyat Venezuela ungin menghentikan Maduro dengan "tekanan apapun yang mungkin."

Meskipun demikian, Guaido menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan pilihan terburuk untuk sementara waktu.

"Di sini, di Venezuela, kami melakukan segala yang kami bisa untuk menekan, sehinggga kami tidak harus sampai pada skenario yang tak diinginkan oleh seorangpun," katanya.

Simak video pilihan berikut:

Guaido menginginginkan konflik di negaranya terselesaikan dengan jalur yang demokratis, alih-alih militeristik. Ia menyebut bawa perdamaian akan tercipta hanya dengan "pengakhiran rezim, pemerintahan sementara, dan pemilihan yang bebas."

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan komitmennya bagi Venezuela pascakonflik.

"Pemerintahan (yang baik), stabilitas, dengan dampak sosial sekecil mungkin, ... mengaktifkan kembali perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja bagi warga negara dan membimbing Venezuela," tutur Guaido.

Sebagai informasi, saat ini Guaido telah diakui oleh sejumlah negara sebagai presiden "interim" Venezuela. Di antara negara yang mengakui tersebut adalah AS, negara-negara di Uni Eropa, Kanada, dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin.

Meskipun Guaido berkomitmen untuk mengutamakan jalan damai, baru-baru ini pimpinan oposisi itu menolak tawaran mediasi dari Meksiko dan Uruguay.

Penolakan itu dikarenakan ia mengklaim relasi kuasa antara dirinya dan pemerintah Maduro tidak seimbang. Konflik sebenarnya, menurut Guaido, yaitu antara "sekelompok kecil orang yang ingin mempertahankan kekuasaannya melawan mayoritas suara rakyat Venezuela".

"Apa yang ada saat ini adalah seluruh negeri yang menginginkan perubahan dan sekelompok kecil yang ingin mempertahankan (kekuasaan) dengan menggunakan senjata yang dicuri dari republik, dan memberikan ancaman secara terus menerus ke republik agar mendukung mereka serta membunuh warga negara (yang berseberangan)," kata Guaido.

Di sisi lain, Nicolas Maduro tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya. Menurut laporan terbaru, ia berencana menjual 15 ton cadangan emas Venezuela untuk menyelamatkan perekonomian di tengah tekanan internasional. Emas itu akan dijual kepada perusahaan Noor Capital, di Uni Emirat Arab.

Menanggapi rencana penjualan emas tersebut, Vanessa Neumann, seorang analis Amerika Latin menyebut sebagai tindakan "kleptokrasi" --merujuk pada sifat pemerintahan yang berniat memperkaya kelompok atau dirinya sendiri dengan jalan mencuri dari rakyat.

Selain rencana penjualan emas, Neumann juga menyampaikan terkait sejumla dana yang menurutnya telah dicuri oleh Maduro, melebihi angka yang dapat diberikan oleh Bank Dunia atau IMF untuk Venezuela.