Masuk Daftar Negara Rawan Penculikan, Malaysia Protes AS

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia pada Minggu, 14 April 2019 meminta otoritas Amerika Serikat untuk mengeluarkan Negeri Jiran dari Daftar "K". Daftar tersebut berisi negara-negara tempat penculikan dan atau penyanderaan terjadi yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS.

"Kementerian Luar Negeri sangat memprotes keputusan pemerintah AS untuk memasukkan Malaysia dalam indikator daftar 'K' yang baru diperkenalkan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Mengutip Channel News Asia pada Senin, 15 April 2019, Negeri Jiran akan segera memanggil duta besar Amerika Serikat guna memberikan klarifikasi.

Dimasukkannya Malaysia dalam daftar diumumkan pada 9 April lalu dalam sebuah saran perjalanan (travel advisory). Di dalam pengumuman itu, AS menyarankan para pelancong untuk berhati-hati di Negara Bagian Sabah yang rawan penculikan.

"Ada ancaman penculikan demi tebusan dari kelompok teroris dan kriminal," kata pengumuman tersebut.

"Kelompok-kelompok ini mungkin menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan resor pantai, resor pulau, dan kapal yang mengangkut wisatawan," lanjut peringatan yang sama.

Pengumuman itu dilihat Malaysia tidak memiliki dasar yang objektif dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, terutama situasi keamanan di Sabah timur yang tetap aman.

"Hal ini didukung fakta bahwa jumlah kedatangan wisatawan di Sabah telah meningkat 5,5 persen, mencapai 3,87 juta pada tahun lalu," kata pihak Malaysia dalam sebuah pernyataan.

"Lebih jauh, jumlah insiden penculikan telah menurun secara signifikan hingga hampir nol. Sabah Timur terus menarik penyelam kelas dunia," lanjut pernyataan tersebut.

Keberhasilan ini adalah hasil dari langkah-langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah Malaysia, seperti meningkatkan jumlah patroli, kerja sama keamanan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga, dan penentuan posisi strategis aset keamanan untuk mengamankan daerah.

"Mengingat fakta-fakta ini, Malaysia mendesak AS untuk lebih objektif dalam penilaiannya. Kami mendesak AS untuk segera menghapus Malaysia dari daftar 'K'," pungkas pernyataan yang dimaksud.