Erdogan Kutuk Upaya Kudeta yang Terjadi di Venezuela

Liputan6.com, Caracas - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk 'upaya kudeta' yang terjadi di Venezuela pada Selasa, 30 April 2019. Terlebih, Juan Guido mengatakan bahwa ia mendapat dukungan dari pasukan militer untuk menggulingkan Nicolas Maduro.

"Sebagai negara yang berjuang melawan kudeta dan mengalami konsekuensi negatif, kami mengutuk upaya serupa di Venezuela," ujar Erdogan sekutu dekat Maduro, demikan dikutip dari laman Business Standard, Rabu (1/5/2019).

"Seluruh dunia harus menghormati preferensi demokrasi rakyat di Venezuela," tambahnya.

Turki adalah pendukung Maduro, yang merupakan pemimpin dunia pertama yang menyatakan dukungan untuk Erdogan setelah upaya kudeta di Turki pada 2016.

Pemimpin oposisi Venezuela yang juga menyatakan diri sebagai presiden sementara, Juan Guaido, mendorong rakyat Venezuela agar turun ke jalan-jalan dan mendukung para anggota militer, dalam upaya menyingkirkan Presiden Nicolas Maduro dan “merebut kembali kebebasan kita.” Hal itu ia serukan pada Selasa 30 April 2019 waktu setempat.

Juan Guaido memposting sebuah video di akun Twitternya, yang memperlihatkan ia berpidato di hadapan sekelompok tentara dan politisi oposisi Leopoldo Lopez, yang sedang dikenai tahanan rumah.

Guaido mengatakan militer telah membuat keputusan yang tepat dan akan berada di sisi yang benar dalam sejarah.

Tidak lama kemudian, Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan pemerintah Maduro menghadapi "upaya kudeta" kecil yang dipimpin “para pengkhianat” di dalam militer. Sementara itu Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer “dengan tegas membela” Maduro.

Guaido memimpin Majelis Nasional Venezuela. Ia menggunakan konstitusi untuk mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara pada Januari lalu, setelah menyebut kepemimpinan Maduro tidak sah karena kecurangan dalam pemilu.

Amerika Serikat dan sekitar 50 negara lainnya telah mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela.

Wakil Presiden AS Mike Pence meminta PBB pada Rabu, 10 April 2019 untuk mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sah Venezuela.

"Sudah tiba waktunya bagi PBB untuk mengakui presiden sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence kepada Dewan Keamanan PBB.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan pihaknya telah menyusun resolusi mengenai Venezuela. Tidak jelas kapan dan di mana Pence akan memperkenalkan resolusi yang dimaksud kepada DK PBB.

Ia juga mengumumkan, pemerintah Amerika Serikat akan memberikan US$ 60 juta kepada Venezuela sebagai "bantuan kemanusiaan".

Pence sepertinya optimistis, ia mengatakan kepada wartawan bahwa dia percaya "momentumnya ada di pihak pendukung kebebasan".

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan AS harus berhenti mencampuri urusan negara lain. Sebagaimana diketahui, Nicolas Maduro, presiden Venezuela saat ini, mendapatkan dukungan dari Kuba, Rusia, Turki dan China.

"Kami menyerukan Amerika Serikat untuk sekali lagi mengakui bahwa rakyat Venezuela dan masyarakat lain memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri," kata Nebenzia.

"Jika Anda ingin membuat Amerika hebat lagi (Make America Great Again - jargon kampanye Donald Trump), kami semua dengan tulus tertarik melihatnya, maka berhenti mencampuri urusan negara lain."

Sekitar 1,1 juta anak-anak di Venezuela menderita akibat terdampak krisis ekonomi dan politik berkepanjangan.

Laporan ini merupakan data terbaru yang disampaikan oleh UNICEF -- Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak.

Dikutip dari laman New Straits Times, Jumat 5 April 2019, UNICEF juga melaporkan bahwa angka ini meningkat dua kali lipat dari sebelumnya. Pada periode sebelumnya, angka anak yang menderita adalah 500 ribu orang.

Jumlah anak yang menderita akibat terkena dampak tersebut tidak hanya berada di Venezuela, tetapi juga bagi mereka yang selama ini menjadi pencari suaka ke sejumlah negara Latin dan Karibia.

Badan khusus untuk anak-anak tersebut juga memprediksi bahwa keadaan akan semakin diperparah di masa mendatang, apabila suhu perpolitikan di negara tersebut belum menurun.

UNICEF meminta pemerintah di wilayah tersebut untuk menjunjung tinggi hak-hak anak dan memastikan mereka memiliki akses ke layanan yang lebih penting.

Sebuah laporan internal PBB yang dilihat oleh AFP pekan lalu mengatakan tujuh juta orang -- sekitar 24 persen dari populasi Venezuela -- membutuhkan bantuan kemanusiaan, kekurangan akses untuk memperoleh makanan dan perawatan medis.

Presiden Nicolas Maduro menyalahkan sanksi AS atas masalah ekonomi Venezuela, tetapi pemimpin oposisi Juan Guaido, yang telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, mengatakan korupsi dan salah urus pemerintah adalah penyebabnya.