Bukan Pertama Kali, Kudeta Militer Besar Pernah Terjadi di Myanmar pada 1962

Liputan6.com, Yangon - Kudeta militer telah terjadi di Myanmar usai pihak militer melakukan penangkapan atas sejumlah tokoh politik termasuk Aung San Suu Kyi, Presiden Wyn Myint dan tokoh politik lain. Rupanya, hal semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Myanmar.

Menengok garis sejarah Myanmar, kudeta militer besar pernah terjadi pada 1962 silam. 

Tanggal 2 Maret 1962, menjadi tanda awal pemerintahan satu partai dan dominasi politik tentara di Burma (kini dikenal Myanmar) yang kemudian berlangsung selama 26 tahun. Dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintah sipil AFPFL yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, dengan Dewan Revolusi Persatuan, yang diketuai oleh Jenderal Ne Win.

Dalam 12 tahun pertama setelah kudeta, negara itu diperintah di bawah darurat militer dan mengalami perluasan yang signifikan dalam peran militer dalam ekonomi nasional, politik dan birokrasi negara.

Menyusul konstitusi tahun 1974, Dewan Revolusi menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih, yang terdiri dari satu partai yakni Partai Program Sosialis Burma. Partai tersebut telah didirikan oleh dewan tersebut pada tahun 1962.

Pemerintah terpilih merupakan campuran antara sipil dan militer, sampai 18 September 1988, ketika militer kembali mengambil alih kekuasaan sebagai Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (kemudian berganti nama menjadi Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara) menyusul Pemberontakan 8888 nasional dan kehancuran nyata rezim sosialis. 

Militer Myanmar pun tetap berkuasa selama 23 tahun sampai 2011, ketika dipindahkan ke Partai Solidaritas dan Pembangunan Uni. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Ada berbagai penjelasan mengapa militer yang dipimpin oleh Ne Win, melakukan kudeta militer kurang dari dua tahun setelah mengakui otoritas pemerintah sipil.

Menurut sejarawan, alasannya adalah bahwa kudeta tersebut merupakan tanggapan atas ketakutan yang berkembang di dalam angkatan bersenjata bahwa Uni Burma sedang menuju disintegrasi di bawah Pemerintahan AFPFL.

Penjelasan ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh tentara dalam siaran pers resmi setelah kudeta. 

Pada tahun 1962, integritas negara dipandang terancam oleh dua kelompok minoritas, Shan dan Kayah, yang mengklaim hak mereka, yang diberikan oleh konstitusi 1947 untuk mundur dari Persatuan. 

Di atas semua ini, para pemimpin Shan mulai membentuk oposisi bersenjata melawan Yangon untuk menuntut "tekad nasional" Shan.

Tentara dan Ne Win memandangnya sebagai tanggung jawab mereka untuk melindungi kohesi Persatuan dan dalam siaran pers resmi kudeta disajikan sebagai suatu kebutuhan karena kebijakan pemerintah AFPFL. Yang paling bermasalah adalah upaya U Nu untuk membuat agama Buddhaagama negara, karena berkontribusi pada motivasi minoritas Kristen untuk memperjuangkan otonomi. 

Lebih jauh, tentara percaya bahwa sistem federal dan pemerintahan bergaya parlemen pada dasarnya lemah dan mendorong otonomi daerah. Banyaknya suara yang diwakili di parlemen dipandang menimbulkan ketidakstabilan dan meningkatkan perbedaan etnis yang akan menjatuhkan Union. 

Oleh karena itu, pihak Angkatan Darat berpendapat bahwa diperlukan pemerintahan pusat yang kuat untuk mengamankan integrasi bangsa. 

Selanjutnya, aturan militer membenarkan penghapusan sistem politik dengan mengatakan bahwa demokrasi multi-partai melayani orang kaya di masyarakat dengan terbuka bagi politisi yang mewakili kapitalis dan tuan tanah. 

Kritik terhadap sistem politik ini berfungsi baik sebagai alasan untuk melakukan kudeta tetapi juga sebagai pembenaran struktur dan kebijakan negara yang diterapkan di tahun-tahun berikutnya.