FBI Sita Dokumen Rahasia dari Donald Trump, Diduga Langgar UU Spionase AS

Liputan6.com, Florida - FBI mengambil 11 set file rahasia dalam penggeledahan tanah milik mantan Presiden AS Donald Trump di Florida minggu ini, menurut surat perintah penggeledahan.

Set tersebut mencakup dokumen bertanda "TS/SCI", sebutan untuk materi rahasia yang dapat menyebabkan kerusakan "sangat serius" pada keamanan nasional AS, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (13/8/2022).

Trump membantah melakukan kesalahan dan mengatakan barang-barang itu tidak diklasifikasikan.

Ini adalah pertama kalinya rumah seorang mantan presiden digeledah dalam penyelidikan kriminal.

Daftar barang-barang itu dipublikasikan pada Jumat 12 Agustus setelah seorang hakim membuka segel dokumen tujuh halaman yang menyertakan surat perintah yang mengesahkan penggeledahan kediaman Trump di Palm Beach, Mar-a-Lago.

Dikatakan lebih dari 20 kotak barang diambil pada hari Senin, termasuk foto, catatan tulisan tangan, informasi yang tidak ditentukan tentang "Presiden Prancis" dan surat grasi yang ditulis atas nama sekutu lama Trump Roger Stone.

Selain empat set file rahasia, daftar ini mencakup tiga set "dokumen rahasia" dan tiga set materi "rahasia".

Surat perintah itu menunjukkan bahwa agen FBI sedang menyelidiki potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase, yang membuatnya ilegal untuk menyimpan atau mengirimkan informasi keamanan nasional yang berpotensi berbahaya.

Penghapusan dokumen atau materi rahasia dilarang oleh hukum. Trump meningkatkan hukuman untuk kejahatan itu saat menjabat dan sekarang dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Surat perintah itu mencatat bahwa lokasi yang digeledah di Mar-a-Lago termasuk area yang disebut "45 kantor" dan ruang penyimpanan, tetapi bukan suite tamu pribadi yang digunakan oleh Trump dan stafnya.

Departemen Kehakiman AS telah meminta pengadilan untuk mengumumkannya kepada publik pada hari Kamis, sebuah langkah yang dianggap jarang terjadi di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung.

Itu disetujui oleh hakim pada 5 Agustus, tiga hari sebelum dilakukan pada Senin, 8 Agustus.

Pada Jumat malam, kantor Trump mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dia telah menggunakan otoritasnya saat menjadi presiden untuk mendeklasifikasi dokumen-dokumen itu.

"Dia memiliki perintah tetap bahwa dokumen yang dihapus dari Oval Office dan dibawa ke kediaman dianggap tidak diklasifikasikan," kata pernyataan itu.

"Kekuatan untuk mengklasifikasikan dan mendeklasifikasi dokumen hanya ada pada Presiden Amerika Serikat.

"Gagasan bahwa beberapa birokrat pendorong kertas, dengan otoritas klasifikasi yang didelegasikan oleh presiden, perlu menyetujui deklasifikasi adalah tidak masuk akal."

Pakar hukum telah mengatakan kepada media AS bahwa tidak jelas apakah argumen ini akan bertahan di pengadilan. "Presiden dapat mendeklasifikasi informasi tetapi mereka harus mengikuti prosedur," kata Tom Dupree, seorang pengacara yang sebelumnya bekerja di departemen kehakiman, kepada BBC.

"Mereka harus mengisi formulir. Mereka harus memberikan otorisasi tertentu. Mereka tidak bisa begitu saja mengatakan dokumen-dokumen ini dideklasifikasi. Mereka harus mengikuti sebuah proses [dan] tidak jelas bahwa itu diikuti di sini."

Seorang juru bicara Trump, Taylor Budowich, mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden "berada dalam kontrol kerusakan yang jelas setelah serangan mereka yang gagal".

Budowich menuduh pemerintah "membocorkan kebohongan dan sindiran untuk mencoba menjelaskan persenjataan pemerintah terhadap lawan politik dominan mereka".

Sekutu konservatif Trump juga mengutuk serangan itu sebagai pekerjaan yang dilanda politik karena ia mempertimbangkan pencalonan lain untuk kursi kepresidenan pada 2024.

Lembaga penegak hukum di seluruh negeri dilaporkan memantau ancaman online terhadap pejabat pemerintah yang muncul setelah pencarian FBI.

Jaksa Agung AS Merrick Garland, yang secara pribadi menyetujui surat perintah itu, membela agen federal pada hari Kamis sebagai "pelayan publik yang berdedikasi dan patriotik".

"Saya tidak akan diam-diam ketika integritas mereka diserang secara tidak adil," katanya kepada wartawan.