Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa G20 tak boleh gagal. Hal ini ia tegaskan dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Senin 26Â September 2022 di New York, Amerika Serikat.
"G20 tidak boleh gagal. Kita tidak bisa membiarkan pemulihan global jatuh pada belas kasihan geopolitik," ujar Retno Marsudi dalam pidatonya di hadapan delegasi lain.
Baca Juga
Hal ini ditekankan oleh Menlu Retno lantaran situasi dunia yang terjadi saat ini. Mulai dari diskriminasi perdagangan merajalela, monopoli dalam rantai pasokan global terus berlanjut hingga tata kelola ekonomi global digunakan untuk membenarkan aturan yang kuat.
Advertisement
"Pandemi mengajarkan kita pelajaran berharga bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang aman."
Pelajaran ini yang disebut Retno Marsudi membentuk prioritas Presidensi G20 Indonesia.
"Seluruh dunia menggantungkan harapannya pada G20 untuk menjadi katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi negara-negara berkembang."
"Kita harus bertindak segera untuk mengatasi krisis pangan dan energi serta mencegah terjadinya krisis pupuk."
Jika tidak, miliaran orang lagi akan berisiko, terutama di negara berkembang, kata Retno Marsudi.
"Kami juga membutuhkan paradigma baru saat kami bergerak melampaui pemulihan. Paradigma baru akan menanamkan tanggung jawab kolektif untuk mencapai Agenda 2030 dan memerangi perubahan iklim."
"Tanpa paradigma baru ini, tidak akan ada pemulihan yang kuat untuk semua dan banyak dari kita akan tertinggal."
Suarakan Perdamaian Palestina
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyuarakan pesan perdamaian bagi rakyat Palestina di Sidang Umum PBB.
Retno Marsudi menyinggung soal kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ke Kiev dan Moskow dan menyebut paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan di Palestina dan Afghanistan.
"Sudah terlalu lama, orang-orang di Palestina telah menderita dan merindukan perdamaian," kata Retno Marsudi dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Senin (26/9/2022) di New York, Amerika Serikat.
"Sampai Palestina benar-benar bisa menjadi negara merdeka, Indonesia akan berdiri kokoh dalam solidaritas dengan saudara-saudara kita Palestina."
Retno turut menyebut bahwa masyarakat di Afghanistan juga berhak mendapatkan kehidupan yang damai dan sejahtera.
"Di mana hak semua orang, termasuk perempuan, sama-sama dihormati."
"Di mana akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan diberikan."
"Tanpa paradigma baru ini, perdamaian akan tetap menjadi mimpi yang sulit dipahami.​"
Advertisement
Isu Nuklir
Selain isu Palestina, dalam pernyataannya Retno Marsudi juga menyoroti senjata nuklir.
"Senjata nuklir merupakan ancaman nyata bagi umat manusia", tegas Menlu Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati dan Mempromosikan Hari Internasional untuk Perlucutan Senjata Nuklir, di New York.
''Apalagi saat ini terdapat lebih dari 13 ribu senjata nuklir di dunia. Sementara itu, negara-negara yang memiliki senjata nuklir terus lakukan modernisasi persenjataan nuklir mereka.'' tambah Menlu.
Situasi ini menambah keprihatinan Indonesia terhadap perkembangan yang lambat dan kurangnya komitmen dalam upaya perlucutan senjata nuklir.
Tiga Pesan Utama Soal Senjata Nuklir
Terkait hal ini, Menlu Retno menyampaikan tiga pesan utama:
"Pertama, perlucutan senjata nuklir harus terus menjadi prioritas bersama. Kedua, mekanisme perlucutan senjata global perlu diperkuat. Ketiga, pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai harus terus dikedepankan."
Menlu RI juga menekankan bahwa: "Keselamatan umat manusia dari bencana nuklir merupakan tanggung jawab seluruh negara. Dalam hal ini, Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung upaya tersebut".
Peringatan hari internasional perlucutan senjata nuklir ini dilakukan dalam rangka mendorong seluruh negara nuklir menjalankan komitmennya untuk menghapus senjata nuklir, serta bekerja sama dalam memastikan hak setiap negara dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. ​
Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan atas mandat Resolusi MU PBB 68/32 (2013) yang diajukan oleh Indonesia, atas nama Gerakan Non-Blok.
Advertisement