Anwar Ibrahim Ditunjuk Jadi PM Malaysia ke-10, Dilantik Sore Ini

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah menunjuk ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri (PM), mengakhiri hari-hari ketidakpastian menyusul hasil pemilihan 19 November 2022 yang memunculkan parlemen gantung.

Keputusan menunjuk PM Malaysia ini dibuat usai pertemuan para penguasa Melayu pagi ini, untuk mengizinkan Sultan Abdullah memilih seorang anggota parlemen yang menurut pendapatnya, mungkin mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rakyat sebagai perdana menteri sesuai dengan Pasal 40(2)(1) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal.

Istana Negara Malaysia mengatakan proses selanjutnya adalah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah perdana menteri di istana pada pukul 17.00 waktu setempat (pukul 18.00 WIB).

"Yang Mulia mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak memenangkan segalanya dan yang kalah tidak kehilangan segalanya," demikian bunyi pernyataan resmi Istana Negara Malaysia seperti dikutip dari Malaysia Now, Kamis (24/11/2022). 

"Faktanya, rakyat tidak boleh dibebani dengan gejolak politik yang tiada henti ketika negara membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk memulihkan lanskap ekonomi dan pembangunan nasional."

"Para anggota parlemen yang dipilih rakyat juga diingatkan untuk menunjukkan kekompakan dengan mengutamakan dan memberikan komitmen setinggi-tingginya serta pelayanan terbaik kepada rakyat."

Anwar dan Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin bersaing ketat untuk mendapatkan dukungan setelah pemilihan umum ke-15 yang melihat tidak ada satu pun koalisi yang memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Negosiasi dan pembicaraan berlangsung berhari-hari diikuti oleh para pemimpin PH, PN dan Barisan Nasional (BN), dengan fokus pada BN dan 30 anggota parlemennya di tengah pernyataan yang bertentangan dari masing-masing anggota parlemen dan koalisi itu sendiri.

Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi tekanan untuk mundur setelah kinerja pemilu terburuk pakta itu, juga mendapat kecaman karena surat yang dikirim ke istana menyatakan dukungan dari semua 30 anggota parlemen untuk Anwar.

Sementara anggota parlemen kemudian menuduhnya membuat "keputusan sewenang-wenang" dan menipu istana, Dewan Tertinggi UMNO mengatakan keesokan harinya bahwa mereka akan mendukung usulan pemerintah persatuan meskipun tidak dengan PN sebagai ketua.

Penunjukan Raja Malaysia terhadap Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 negara itu, mengakhiri lima hari ketidakpastian politik setelah pemilihan umum pada hari Sabtu 19 November berakhir -- dengan tidak ada satu pun koalisi yang mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, pemimpin monarki konstitusional negara itu, mengatakan dia puas bahwa Anwar dan koalisi Pakatan Harapan (PH) telah mendapatkan dukungan yang cukup dari sesama perwakilan terpilih untuk memimpin Malaysia selama lima tahun ke depan.

"Raja memutuskan untuk mengangkat seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut pemahamannya dapat mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat sebagai perdana menteri. Setelah melalui pandangan penguasa Melayu lainnya, raja telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk DS Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia," kata Istana Negara Malaysia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari SCMP.

"Raja mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Oleh karena itu… ulurkan tanganmu satu sama lain dan bersatu sebagai anggota Dewan Rakyat untuk masa depan bangsa kita tercinta."

Pengambilan sumpah akan dilakukan pada pukul 17.00 hari ini.

This Week in Asia memahami bahwa kubu Anwar “optimis” bahwa raja akan menunjuk Anwar sebagai perdana menteri berikutnya. Bahkan ada harapan bahwa pemimpin berusia 75 tahun itu bisa dilantik paling cepat pukul 16:00 pada hari Kamis.

Meskipun demikian, sumber mengatakan PH dan Anwar tidak akan mendahului pernyataan Istana Nasional yang akan datang tentang perihal tersebut.

Istana Negara diharapkan segera mengeluarkan pernyataan menjelang pelantikan.

Sementara itu, kubu PN Muhyiddin menyatakan siap mempertimbangkan usulan pemerintah persatuan Sultan Abdullah. Raja telah menyarankan pengaturan pembagian kekuasaan selama pertemuan dengan Muhyiddin dan Anwar pada hari Selasa, tetapi ketua PN langsung menolak usulan tersebut.

Sementara itu, Partai UMNO membuat keputusan tentang rencana pemerintah untuk mengakhiri kebuntuan politik antara Anwar atau Muhyiddin untuk mendapatkan dukungan dari 30 anggota parlemen blok Barisan Nasional.

Pada pemungutan suara hari Sabtu, Partai Pakatan Harapan (PH) yang menaungi Anwar Ibrahim muncul sebagai pemenang terbesar dengan 82 anggota parlemen, diikuti oleh Partai Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin yang memperoleh 73 kursi.

Meskipun penampilannya buruk, Partai Barisan Nasional (BN), telah muncul sebagai raja dalam pergolakan saat ini untuk memerintah Malaysia, dengan PN dan PH sama-sama memperebutkan dukungannya.

Blok mana pun yang menerima dukungan massal BN akan mendapat dukungan lebih dari 112 anggota parlemen – yang merupakan mayoritas sederhana di majelis rendah parlemen dengan 222 kursi, yang dikenal sebagai Dewan Rakyat.

Pada Kamis 24 November dini hari, partai utama BN, Malays National Organisation (UMNO), mengatakan keputusan akhir telah dibuat untuk mendukung dan mengambil bagian "dalam pemerintahan persatuan yang tidak dipimpin oleh PN".

Media lokal menyarankan ini berarti Anwar selangkah lebih dekat ke jabatan perdana menteri, meskipun UMNO tidak secara eksplisit mengatakan akan mendukung PH. Aliansi multirasial Anwar berakar pada gerakan protes Reformasi yang dipimpinnya pada akhir 1990-an untuk menentang pemerintahan UMNO.

Dukungan Sarawak 

Faktor penting lainnya dalam menentukan apakah Muhyiddin atau Anwar menjadi perdana menteri adalah dukungan dari negara bagian Sarawak dan Sabah di Borneo Malaysia. Secara khusus, dukungan dari Gabungan Parti Sarawak (GPS) dan 23 anggota parlemennya terbukti sangat penting.

PH Anwar dan GPS memiliki hubungan yang retak sebagian karena pertengkaran politik antara pemimpin GPS Abang Johari Openg dan tokoh berat PH Lim Guan Eng, mantan ketua Partai Aksi Demokratik (DAP).

DAP adalah salah satu dari tiga partai yang membentuk blok PH.

Sebagai tanda hubungan yang melunak, pemimpin baru DAP Anthony Loke mengadakan pembicaraan pada Kamis pagi dengan Openg. Dalam pernyataan Facebook, Loke mengatakan dia "meminta maaf secara terbuka" atas nama DAP atas pernyataan sebelumnya yang mungkin menyinggung pemerintah GPS dan rakyat Sarawak.

"Saya berharap pertemuan hari ini akan membuka babak baru untuk membangun pemahaman dan kerja sama demi Malaysia yang lebih maju dan maju," kata Loke.

Lim, menteri keuangan dari 2018 hingga 2020, dalam pernyataan terpisah di Facebook juga meminta maaf kepada Openg, mengatakan "masa depan negara lebih penting".

Openg menyatakan dukungan untuk Muhyiddin dan PN segera setelah pemilihan, tetapi kemudian mengatakan blok tersebut akan menyerahkan keputusan tentang siapa yang harus menjadi perdana menteri kepada Sultan Abdullah.