Taliban Afghanistan Larang Perempuan Bekerja untuk LSM

Liputan6.com, Kabul - Perintah Taliban yang melarang perempuan bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM) telah dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan langkah itu melanggar hak-hak dasar.

Para penguasa Islam membenarkan langkah itu dengan mengatakan staf LSM perempuan telah melanggar aturan berpakaian dengan tidak mengenakan jilbab, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (25/12/2022).

Keputusan itu datang hanya beberapa hari setelah mahasiswi dilarang dari universitas.

Menteri Luar Negeri AS juga mengkritik langkah itu dengan mengatakan itu akan "menghancurkan rakyat Afghanistan".

Pekerja LSM perempuan Afghanistan yang bertindak sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka mengatakan kepada BBC tentang ketakutan dan ketidakberdayaan mereka.

Seseorang bertanya: "Jika saya tidak bisa pergi ke pekerjaan saya, siapa yang dapat menghidupi keluarga saya?" Pencari nafkah lain menyebut berita itu "mengejutkan" dan bersikeras dia telah mematuhi aturan berpakaian ketat Taliban.

Seorang wanita ketiga mempertanyakan "moral Islam" Taliban, dengan mengatakan dia sekarang akan berjuang untuk membayar tagihannya dan memberi makan anak-anaknya.

"Dunia mengawasi kita dan tidak melakukan apa-apa," kata narasumber wanita lainnya. BBC tidak mempublikasikan nama-nama perempuan itu untuk melindungi mereka.

Perintah hari Sabtu datang dalam surat dari Kementerian Ekonomi kepada LSM nasional dan internasional. Ia mengancam akan membatalkan lisensi organisasi mana pun yang tidak dengan cepat mematuhinya.

Melalui penjelasannya, dikatakan perempuan melanggar hukum Syariah dengan tidak mengenakan jilbab.

Langkah itu telah memicu kemarahan internasional, dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia sangat prihatin, menambahkan bahwa itu "akan mengganggu bantuan vital dan menyelamatkan jiwa jutaan orang".

"Perempuan adalah pusat dari operasi kemanusiaan di seluruh dunia. Keputusan ini bisa menghancurkan rakyat Afghanistan," kata Blinken.

Itu juga digambarkan sebagai "pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan" oleh seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Badan-badan PBB memiliki kehadiran yang signifikan di negara ini, melakukan pekerjaan bantuan dan pembangunan. Pertemuan mendesak Tim Negara Kemanusiaan direncanakan pada hari Minggu untuk menanggapi berita tersebut.

Seorang karyawan Save the Children mengatakan kepada BBC News bahwa organisasi itu berencana untuk bertemu dengan pihak berwenang Taliban, mengatakan bahwa jika perempuan tidak diizinkan bekerja maka beberapa LSM harus tutup.

Juga dikhawatirkan bahwa perempuan Afghanistan dapat dibiarkan tidak dapat menerima bantuan secara langsung, jika organisasi hanya diizinkan untuk mempekerjakan laki-laki. Aturan Taliban mencegah pria bekerja dengan wanita.

Karyawan wanita "penting" untuk menjangkau wanita dan anak perempuan lain, jelas Melissa Cornet dari Care International.

Dia menambahkan: "Tanpa mereka, situasi kemanusiaan mungkin memburuk dengan cepat, dalam situasi di mana sebagian besar negara sudah menghadapi tingkat kelaparan yang mengancam jiwa."

Amnesty International cabang Asia Selatan menggambarkan larangan itu sebagai "upaya menyedihkan lainnya untuk menghapus perempuan dari ruang politik, sosial, dan ekonomi" Afghanistan.

Seorang dokter yang bekerja di kota utara Mazar-i-Sharif dan desa-desa terpencil di dekatnya mengatakan dia "sedih dan hancur" atas perkembangan itu.

Dia meramalkan "kesulitan besar" bagi wanita yang mencoba mengakses perawatan medis, karena mereka "tidak dapat sepenuhnya menceritakan masalah mereka kepada pria".

Sementara itu, seorang imam - yang identitasnya kembali dilindungi oleh BBC - mengatakan Taliban "tidak berkomitmen pada nilai Islam apa pun".

Dia menjelaskan: "Islam belum mengatakan bahwa laki-laki bisa mendidik dan perempuan tidak bisa. Atau pria bisa bekerja dan wanita tidak bisa. Kami bingung dengan keputusan ini."

Larangan perempuan kuliah di universitas Afghanistan awal pekan ini mendapat kritik serupa. Hal itu memicu protes - termasuk di Herat pada Sabtu - yang dengan cepat ditekan oleh Taliban.

Sejak merebut kembali kendali atas negara itu tahun lalu, kelompok itu terus membatasi hak-hak perempuan - meskipun menjanjikan pemerintahannya akan lebih lembut daripada rezim yang terlihat pada 1990-an.

Serta larangan terhadap mahasiswi - sekarang diberlakukan oleh penjaga bersenjata - sekolah menengah untuk anak perempuan tetap ditutup di sebagian besar provinsi.

Wanita juga telah dicegah memasuki taman dan gym, di antara tempat-tempat umum lainnya.