Prancis Sahkan UU Kenaikan Batas Usia Pensiun, Serikat Pekerja Serukan Protes pada Hari Buruh Internasional

Liputan6.com, Paris - Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menaikkan batas usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun telah disahkan menjadi undang-undang pada Sabtu (15/4/2023), sehari setelah Dewan Konstitusi menyetujui perubahan tersebut.

Pada Jumat (14/4), Dewan Konstitusi menolak sejumlah bagian dari rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah tetapi menyetujui kenaikan batas usia pensiun, yang merupakan inti dari rencana Macron dan titik fokus aksi protes. Demikian seperti dilansir AP, Sabtu.

Keputusan Dewan Konstitusi yang beranggotakan sembilan orang itu mengakhiri perdebatan yang penuh gejolak selama berbulan-bulan di parlemen dan jalanan. Demonstrasi dilaporkan spontan terjadi di ibu kota Prancis dan seluruh negeri pasca keputusan dewan tersebut.

Serikat pekerja utama Prancis yang mengorganisir 12 protes nasional sejak Januari dengan harapan dapat menggagalkan rencana reformasi pensiun tersebut telah berjanji untuk terus berjuang hingga produk hukum itu ditarik. Mereka menyerukan protes massal kembali pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

Pemerintah Macron berargumen bahwa mensyaratkan orang bekerja dua tahun lagi sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun diperlukan untuk mempertahankan sistem pensiun seiring bertambahnya penuaan populasi.

Sementara itu, para penentang mengusulkan agar pemerintah menaikkan pajak pada orang kaya atau majikan sebagai gantinya. Mereka juga mengatakan perubahan itu mengancam jaring pengaman sosial yang telah diperoleh dengan susah payah.

Menaikkan usia pensiun disebut merupakan fokus masa jabatan kedua Macron. Dia terpilih kembali setahun yang lalu, tetapi jajak pendapat menunjukkan popularitasnya telah jatuh ke level terendah dalam empat tahun.

Macron pertama kali terpilih pada 2017 dengan janji membuat ekonomi Prancis lebih kompetitif, termasuk membuat orang bekerja lebih lama.

Sejak itu, pemerintahannya mempermudah perekrutan dan pemecatan pekerja, memotong pajak bisnis, dan mempersulit pengangguran untuk mengklaim tunjangan.