Menlu dan Menkeu Tandatangani MoU Diplomasi Ekonomi, Dorong UMKM Masuk Pasar Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama di bidang keuangan negara dan hubungan luar negeri, yang salah satunya bertujuan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masuk ke pasar internasional.  

"Salah satu makna dari MoU ini adalah memastikan diplomasi ekonomi bisa berjalan menghasilkan manfaat nyata untuk rakyat dan salah satu fokus dari MoU ini adalah UMKM," ujar Retno dalam penandatanganan tersebut di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (14/8/2023). 

Retno menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar terkait UMKM namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Terlebih, pengembangan UMKM juga menjadi salah satu hal yang terus didorong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kita paham Bapak Presiden menaruh perhatian besar terhadap UMKM karena ini sebagai backbone perekonomian Indonesia dan dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara," imbuhnya. "Namun, kontribusi UMKM kita terhadap ekonomi baru 15 persen sementara Singapura, Malaysia dan Thailand jauh lebih besar."

Hal senada diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mengatakan bahwa pasar UMKM seharusnya bisa bergerak secara lebih luas lagi. 

"Karena temanya hari ini adalah UMKM adalah bagaimana UMKM kita tak hanya melihat market dalam negeri sebagai tempat mereka berkegiatan tapi juga bisa masuk ke pasar internasional," katanya. 

Dengan demikian, Sri menyebut bahwa diplomasi ekonomi yang disepakati ini menjadi cara untuk menyampaikan kepentingan Indonesia di tengah ketidakstabilan politik dunia. 

"Diplomasi adalah suatu hal luar biasa untuk tetap menjaga kepentingan tanpa harus konfrontasi yang keras tapi diplomasi membutuhkan resources, substansi dan juga kehandalan kita," tutupnya. 

Retno juga mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud kepedulian dua institusi pemerintah, baik Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, untuk mewujudkan prioritas nasional. 

Selain itu, ini juga menjadi wujud kolaborasi nyata untuk memperkuat diplomasi ekonomi.  

"Kemenkeu punya resources, kapasitas dan data, Kemlu punya infrastruktur diplomasi dan jejering luar negeri. Jadi kita tidak berjalan sendiri sendiri, kita saling melengkapi dalam proses ini," ujar Retno. 

Hal yang sama pun diungkapkan oleh teman sebangkunya saat SMA itu, yang juga menyebut pentingnya melakukan kerja sama dalam membawa dampak untuk Indonesia. 

"Nota kesepahaman dari Kemlu dan Kemenkeu ini menggambarkan upaya dari dua bestie ini untuk benar-benar meningkatkan otot dan otak dari diplomasi Indonesia di seluruh dunia," kata Sri. "Karena kita semua tahu bahwa dengan bekerja bersama kita akan mampu membawa kepentingan Indonesia di dunia secara jauh lebih memiliki dampak, memiliki power dan juga punya kredibilitas."

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menjelaskan bahwa diaspora Indonesia di luar negeri akan mendampingi para pelaku UMKM dalam melakukan penetrasi usahanya. 

"Jadi itu satu bentuk dimana kantor perwakilan kita bisa bantu pengembangan UMKM go global, sehingga bisa bantu dalam hal market intelligence, pemahaman mengenai regulasi lokalnya seperti apa atau kira-kira produk yang cukup potensial seperti apa," kata Pahala. 

Informasi tersebut, jelas Pahala, menjadi aset penting bagi pelaku UMKM sehingga Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan perlu melakuak pertukaran informasi. Ia juga menyebut bahwa kerja sama ini tidak terbatas pada dua lembaga itu saja. 

"Tentunya kementerian atau lembaga yang terkait UMKM ini bukan hanya Kemenkeu dan Kemlu saja. Misalnya Kemendag, Kemenkop UKM, dan ini jadi salah satu kerja sama yang perlu dibangun dalam hal mengembangkan diplomasi ke depan," tambahnya. 

Pahala, yang dimandatkan Retno untuk memimpin diplomasi ekonomi ini, juga mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengembangan ke pasar Asia Selatan dan Afrika 

"jadi ini tentunya bagaimana di pasar tersebut memberikan prioritas dan kita bersama para kantor perwakilan untuk bisa lakukan pengembangan ke pasar non tradisional tadi," tutupnya.