Belanda Stop Bantuan Dana untuk UNRWA, Menlu Retno: Ini Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Gaza

Liputan6.com, Jakarta - Belanda merupakan salah satu negara yang menghentikan bantuan pendanaannya untuk Badan Kemanusiaan Palestina (UNRWA) usai Israel menuduh beberapa stafnya terlibat dalam aksi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Merespons hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pun mengangkat isu ini dalam pertemuannya dengan Menlu Belanda Hanke Bruins Slot di Den Haag, Rabu (31/1/2024).

"Saya menyampaikan kekhawatiran yang sangat dalam mengenai semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza," kata Menlu Retno.

Ia menyampaikan pandangannya mengenai keputusan sejumlah negara donor, termasuk Belanda, yang menyetop dukungan keuangan terhadap UNRWA.

"Di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk ini, sangat disayangkan bahwa beberapa negara donor, termasuk Belanda, melakukan suspense dukungan keuangannya terhadap UNRWA," tutur dia.

Terkait masalah ini, Menlu Retno pun mendorong adanya investigasi mengenai tuduhan yang dilontarkan Israel.

"Saya sampaikan pentingnya investigasi yang komprehensif, kredibel, dan transparan untuk segera dapat dilakukan sehingga semua tuduhan keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober akan lebih jelas," ungkapnya.

"Pembekuan dukungan keuangan terhadap UNRWA akan sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang memang saat ini sudah sangat buruk," tegas Menlu Retno.

Terkait hal ini, PBB mengatakan pada Sabtu (27/1/2023) telah memberhentikan sembilan dari 12 stafnya atas tuduhan tersebut dan berjanji untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka.

Kendati demikian, pihaknya mengaku terkejut atas keputusan sejumlah negara donor yang secara langsung melakukan pemotongan dana bantuan.

"Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah Badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut," kata ketua UNRWA Philippe Lazzarini, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (1/2).

Dalam dokumen setebal enam halaman yang dilihat oleh Reuters, disebut bahwa sekitar 190 pegawai UNRWA, termasuk guru, pernah bertugas sebagai militan Hamas atau Palestinian Islamic Jihad/PIJ (Jihad Islam). Dokumen tersebut memiliki nama dan gambar untuk 11 di antaranya.

Dokumen tersebut mengatakan salah satu dari 11 orang tersebut adalah seorang konselor sekolah yang membantu putranya menculik seorang wanita selama infiltrasi Hamas di mana Israel mengatakan 1.200 orang terbunuh dan 253 orang diculik.

Seorang lainnya, seorang pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat secara tidak spesifik dalam memindahkan jenazah tentara Israel yang terbunuh ke Gaza dan mengoordinasikan pergerakan truk pikap yang digunakan oleh para perampok dan memasok senjata.

Orang Palestina ketiga dalam dokumen tersebut dituduh mengambil bagian dalam kekerasan di Desa Beeri di perbatasan Israel, di mana sepersepuluh penduduknya terbunuh. Orang keempat dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, sebuah pangkalan militer yang dikuasai dan pesta seks yang menewaskan lebih dari 360 orang.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini harus mundur.

"Pegawai UNRWA ikut serta dalam pembantaian pada 7 Oktober," katanya.

Gelombang penangguhan pendanaan dimulai oleh AS pada Jumat (26/1), tepat setelah penyelidikan diumumkan.

Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Finlandia, Estonia, Jepang, Austria dan Rumania bergabung dengan Washington pada hari Senin (28/1).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Perancis mengumumkan bahwa Perancis belum merencanakan pembayaran baru untuk mendanai UNRWA pada kuartal pertama tahun 2024, namun akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil bersama dengan PBB dan donor utamanya ketika waktunya tiba.

Uni Eropa (UE) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan meninjau apakah mereka dapat terus mendanai UNRWA sehubungan dengan tuduhan tersebut.

Badan eksekutif UE, Komisi Eropa mengumumkan bahwa badan tersebut tidak memperkirakan adanya pendanaan tambahan untuk organisasi tersebut hingga akhir Februari.