Haiti Perpanjang Status Darurat hingga 3 April 2024, PBB: Sistem Kesehatan Nyaris Runtuh

Liputan6.com, Port-au-Prince - Pemerintah Haiti pada Kamis (7/3/2024) mengatakan akan memperpanjang status darurat di sekitar Port-au-Prince selama satu bulan lagi saat geng kriminal bersenjata mengancam akan menjatuhkan pemerintah.

Badan urusan kemanusiaan PBB memperingatkan bahwa sistem kesehatan Haiti hampir runtuh, di mana saat ini terjadi kekurangan staf, peralatan, tempat tidur, obat-obatan dan darah untuk merawat pasien yang terkena luka tembak. Demikian seperti dilansir Reuters, Jumat (8/3).

Menurut Program Pangan Dunia (WFP) PBB, dua lusin truk yang membawa peralatan penting, pasokan medis dan makanan terjebak di pelabuhan ibu kota. WFP mengonfirmasi pihaknya telah menghentikan layanan transportasi lautnya, dengan alasan ketidakamanan.

Pihak berwenang pertama kali mengumumkan status darurat pada Minggu (3/3), setelah kekerasan meningkat, pembobolan dua penjara yang menyebabkan ribuan narapidana kabur, dan puluhan ribu orang dilaporkan mengungsi. Saat itu, Perdana Menteri Ariel Henry tengah berada di Kenya, dengan tujuan membahas pengiriman pasukan internasional yang dimaksudkan untuk memerangi geng kriminal bersenjata.

Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di Washington, DC, Brian Nichols menuturkan Henry, yang saat ini berada di Puerto Rico sejak Selasa (5/3), berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui telepon pada Kamis.

"Dalam percakapan yang intensif, Blinken berbicara dengan Henry tentang kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju pemerintahan yang lebih luas dan inklusif," kata Nichols.

Henry diduga tidak mampu atau tidak mau kembali ke Port-au-Prince, di mana baku tembak terjadi di sekitar pusat transportasi utama, termasuk bandara internasional.

Menurut pernyataan pemerintah, status darurat di Departemen Ouest akan diperpanjang hingga 3 April, dengan jam malam setiap malam hingga 11 Maret. Pemerintah mengatakan hal ini dilakukan demi menegakkan kembali ketertiban dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengambil kembali kendali situasi.

Status darurat melarang semua protes publik, siang dan malam, dan memungkinkan pasukan keamanan menggunakan semua cara sesuai hukum yang mereka miliki untuk menegakkan jam malam dan menangkap mereka yang melanggarnya.

Di Port-au-Prince pada Kamis, api membakar gudang makanan yang dijarah dan mobil-mobil yang terbakar berjajar di jalan-jalan. Dengan ditutupnya pompa bensin, masyarakat membeli bensin untuk kendaraan mereka dari pedagang kaki lima dengan wadah plastik.

"Situasi di negara ini kritis," kata seorang pria yang hanya menyebut namanya Marckenson. "Masyarakat tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Anak-anak kami tidak bisa lagi bersekolah. Pedagang tidak bisa pergi ke pasar … Kami punya perdana menteri, kami tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup karena dia tersesat dalam alam liar."

Kelompok bantuan Medecins Sans Frontieres (MSF atau Doctors Without Borders) mengatakan pada Kamis mereka memperkirakan setidaknya 2.300 orang tewas dalam kekerasan pada tahun 2023 di lingkungan Port-au-Prince di Cite Soleil saja, yang merupakan rumah bagi 9 persen dari total populasi ibu kota.

"Kemungkinan besar skala kekerasan yang sebenarnya jauh lebih tinggi," kata MSF.

Kelompok bantuan tersebut sehari sebelumnya membuka kembali sebuah klinik darurat di ibu kota, yang ditutup setelah orang-orang bersenjata mencegat sebuah ambulans dan membunuh seorang pasien di jalan.

Situasi di lapangan membuat semakin sulit bagi kelompok transportasi dan bantuan untuk beroperasi.

Layanan transportasi laut WFP yang kini ditangguhkan, kata PBB, saat ini merupakan satu-satunya sarana transportasi makanan dan pasokan medis untuk organisasi kemanusiaan dan pembangunan dari Port-au-Prince ke wilayah lain di Haiti.

Media lokal melaporkan bahwa orang-orang bersenjata telah masuk ke pelabuhan kargo utama ibu kota, CPS, dan menjarah kontainer.

CPS mengonfirmasi pihaknya telah menjadi sasaran sabotase dan vandalisme jahat, yang memaksanya menghentikan layanannya.

Ketua Komunitas Karibia (CARICOM) pada Rabu (6/3) mengatakan para pemimpin regional bertemu sepanjang waktu dengan perwakilan pemerintah dan oposisi, namun belum mencapai konsensus tentang bagaimana akan melanjutkannya.

Henry, yang menjabat tanpa melalui proses pemilu, mulai berkuasa tidak lama setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moise. Dia telah berulang kali menunda pemilu, dengan mengatakan bahwa keamanan harus dibangun terlebih dahulu untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.

Martine Moise, janda Presiden Moise yang didakwa bulan lalu bersama sekitar 50 orang lainnya karena terlibat dalam pembunuhan suaminya pada tahun 2021 mengatakan Haiti dalam kondisi terbalik karena mereka yang berkuasa ingin menyalib para korban, menjadikan mereka bertanggung jawab, sementara para pembunuh berusaha untuk tetap berkuasa.

Geng-geng kriminal bersenjata telah memperluas pengaruh dan wilayah mereka secara besar-besaran selama bertahun-tahun sejak kematian Moise, mengumpulkan kekayaan dari penculikan untuk mendapatkan uang tebusan. Sejumlah besar senjata api yang mereka gunakan, menurut PBB, sebagian besar diselundupkan dari AS.