Irlandia Negara Eropa yang Paling Pro-Palestina dan Konsisten Kritik Israel, Ini Alasannya

Liputan6.com, Dublin - Irlandia menyatakan akan melakukan intervensi dalam kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah ini mencerminkan solidaritas lama negara, yang disebut paling pro-Palestina di Eropa, tersebut terhadap perjuangan Palestina.

Pekan ini, Irlandia mengumumkan mereka akan mengajukan intervensi terhadap ICJ, menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk menghentikan pembantaiannya di Jalur Gaza dan pembatasan ketat terhadap bantuan pangan yang mendorong warga Palestina kelaparan.

Dalam pidatonya pada hari Rabu, (27/3/2024), Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin mengatakan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel dan perang Israel di Jalur Gaza merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dalam skala besar. Demikian seperti dilansir CNN, Sabtu (30/3).

Kasus tersebut kemudian dibawa ke ICJ oleh Afrika Selatan dan dalam keputusan awal pada Januari, pengadilan tersebut memerintahkan Israel mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida di Jalur Gaza. Namun, ICJ tidak menuduh Israel melakukan genosida.

Menurut laporan, Irlandia diperkirakan akan memasukkan argumen dalam intervensinya bahwa pemblokiran bantuan pangan oleh Israel ke Jalur Gaza dapat dianggap sebagai tindakan genosida.

Posisi Irlandia dalam perang Hamas Vs Israel menjadikannya sebagai negara yang asing di antara negara-negara Eropa. Zoe Lawlor, yang memimpin Kampanye Solidaritas Palestina Irlandia (IPSC), mengatakan ada empati dan simpati yang mendalam di Irlandia terhadap rakyat Palestina.

Solidaritas tersebut sebagian besar lahir dari pengalaman yang sama mengenai penaklukan oleh negara penjajah. Negara kepulauan ini berada di bawah Inggris selama lebih dari 800 tahun, setelah penjajah Anglo-Norman merebut sebagian besar tanah dari penduduk asli Irlandia pada Abad ke-12.

"Irlandia adalah koloni tertua di Inggris," kata Jane Ohlmeyer, profesor sejarah di Trinity College Dublin, sambil menunjukkan bahwa Irlandia tidak seperti negara-negara Eropa Barat lainnya, yang banyak di antaranya merupakan kekuatan imperial.

"Tetapi seperti Palestina, (Irlandia) memiliki pengalaman imperialisme yang langsung dan berkelanjutan. Pengalaman kolonial yang sama antara orang Irlandia dan Palestina tidak diragukan lagi telah membentuk cara orang-orang Irlandia terlibat dalam konflik pasca-kolonial."

Saat berada di bawah kendali Inggris, Irlandia sering menjadi sasaran kekerasan dan diskriminatif, yang paling terkenal adalah Wabah Kelaparan Besar pada tahun 1840-an, yang menyebabkan sekitar 1 juta orang meninggal karena kelaparan setelah panen kentang berulang kali gagal.

Kegagalan pemerintah Inggris dalam membantu penduduk yang kelaparan memaksa lebih dari 1 juta orang untuk beremigrasi.

Leo Varadkar, yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai perdana menteri Irlandia, menyinggung hal tersebut pada peringatan Hari St. Patrick di Gedung Putih bulan ini, ketika dia menyamakan pengalaman Irlandia dan Palestina.

"Para pemimpin sering bertanya kepada saya mengapa orang Irlandia memiliki empati yang besar terhadap rakyat Palestina. Dan jawabannya sederhana: Kami melihat sejarah kami dari mata mereka," ujar Varadkar. "Sebuah kisah tentang pengungsian, perampasan, identitas nasional yang dipertanyakan atau ditolak, emigrasi paksa, diskriminasi, dan sekarang, kelaparan."

Duta Besar Palestina untuk Irlandia Jilan Wahba Abdalmajid mengungkapkan hal serupa bahwa dukungan Irlandia berasal dari sejarah pengalaman bersama.

"Latar belakang sejarah yang dialami oleh rakyat Irlandia sendiri … mereka tahu persis apa arti pendudukan, penjajahan, penindasan, perampasan," kata Abdalmajid kepada CNN. "Orang-orang Irlandia tahu bagaimana perasaan orang-orang Palestina ketika kami mencapai tingkat kelaparan ini."

LSM dan pejabat tinggi hak asasi manusia internasional telah memperingatkan bahwa pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan pangan akan menyebabkan Jalur Gaza mengalami kelaparan. Bulan ini, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk menuturkan praktik tersebut mungkin sama saja dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

Irlandia secara konsisten mengkritik kebijakan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober.

Simon Harris, perdana menteri baru negara itu, kemungkinan besar tidak akan mengambil sikap yang lebih lunak. Pemimpin termuda Irlandia ini menyoroti dampak perang terhadap anak-anak dalam pidatonya di depan parlemen pada November dengan mengatakan, "Anda tidak dapat membangun perdamaian di atas kuburan massal anak-anak."

Israel tidak segan-segan membalas serangan Irlandia. Menteri Warisan Israel Amihai Eliyahu menuturkan pada November bahwa warga Palestina di Jalur Gaza dapat pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir. Pada Februari, Duta Besar Israel untuk Irlandia Dana Erlich mengatakan dalam wawancara dengan stasiun radio Newsstalk bahwa dia hanya mendengar pandangan sepihak, "yang menggambarkan Israel sebagai satu-satunya penjahat".

Ketika Emily Hand, seorang anak Irlandia-Israel, dibebaskan oleh Hamas setelah disandera selama 50 hari, unggahan Varadkar di platform X yang mengatakan dia telah "hilang" menyebabkan keributan di Israel. Duta besar Irlandia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Israel, sementara itu Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menuduh Varadkar kehilangan "kompas moral" dan butuh "pemeriksaan realitas".

Partai-partai oposisi di Irlandia bahkan mengambil sikap yang lebih keras dibandingkan pemerintah, khususnya Sinn Fein, partai yang mendukung reunifikasi Irlandia dan aktif di kedua sisi perbatasan. Pemimpinnya, Mary Lou McDonald, mengatakan Jalur Gaza tidak bisa menjadi kuburan hukum internasional dan kadang-kadang menyerukan agar duta besar Israel diusir.

"Irlandia adalah salah satu dari sedikit negara di mana isu Palestina dan rakyat Palestina merupakan isu politik dalam negeri," tegas juru bicara Sinn Fein untuk urusan luar negeri dan pertahanan, Matt Carthy, kepada CNN.

"Ada sejumlah tekanan yang diberikan kepada pemerintah Irlandia untuk bersikap sangat kuat dalam retorikanya."

Dukungan publik terhadap Palestina telah ditunjukkan dalam demonstrasi nasional yang diadakan di kota-kota besar dan kecil di Irlandia sejak perang Hamas Vs Israel yang terbaru dimulai.

"Kadang-kadang, di semua jalan di kota-kota, saya melihat bendera Palestina," kata Abdalmajid. "Ini adalah sesuatu yang memberi tahu orang-orang Palestina bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini; ada orang lain di dunia ini yang mengetahui (bagaimana) penderitaan Anda."

Adapun Lawlor telah berpartisipasi dalam demonstrasi selama 25 minggu terakhir baik di kota kelahirannya, Limerick, atau di ibu kota, Dublin.

"Apa yang kami lihat di Jalur Gaza benar-benar telah memobilisasi orang ke tingkat yang belum pernah saya lihat sebelumnya," ujarnya. "Kami adalah populasi yang juga mengalami kelaparan yang disebabkan oleh kekuatan penjajah. Jadi, menurut saya hal itu sangat diterima oleh orang-orang di sini."

Jajak pendapat Amnesty International pada Januari menunjukkan bahwa 71 persen masyarakat di Irlandia percaya bahwa warga Palestina hidup di bawah rezim apartheid, sementara jajak pendapat yang dilakukan oleh Irish Times pada Februari menunjukkan bahwa 62 persen masyarakat percaya bahwa serangan Israel terhadap Jalur Gaza tidak dapat dibenarkan.