India Tetap Ekspor Komoditas Penting ke Maladewa Meski sedang Bersitegang

Liputan6.com, New Delhi - Di tengah ketegangan dan pertikaian India-Maladewa, New Delhi mengizinkan ekspor sejumlah komoditas penting untuk tahun 2024-2025 berdasarkan mekanisme bilateral dan atas permintaan pemerintah Maladewa.

Komisi Tinggi India di Maladewa menyatakan bahwa kuota untuk masing-masing item ini telah direvisi naik.

“Atas permintaan Maladewa, Pemerintah India telah mengizinkan ekspor komoditas penting dalam jumlah tertentu untuk tahun 2024-2025 berdasarkan mekanisme bilateral yang unik, di mana, kuota untuk masing-masing komoditas tersebut telah direvisi naik,” kata Komisi Tinggi India.

Khususnya, jumlah yang disetujui merupakan jumlah tertinggi sejak pengaturan ini mulai berlaku pada tahun 1981, dikutip dari laman The Print, Selasa (9/4/2024).

Kuota agregat pasir sungai dan batu, yang merupakan barang penting bagi industri konstruksi yang sedang berkembang pesat di Maladewa, telah ditingkatkan sebesar 25 persen menjadi 1.000.000 metrik ton.

Juga terjadi peningkatan sebesar 5 persen pada kuota telur, kentang, bawang bombay, gula pasir, beras, tepung terigu dan dal (kacang-kacangan).

Selain itu, pada tahun lalu, India terus mengekspor komoditas seperti beras, gula, dan bawang ke Maladewa meskipun terdapat larangan di seluruh dunia terhadap ekspor barang-barang tersebut dari India.

“India tetap berkomitmen kuat untuk mendukung pembangunan yang berpusat pada manusia di Maladewa, sebagai bagian dari kebijakan Neighbourhood First,” demikian pernyataan Komisi Tinggi India di Maladewa.

Khususnya, hubungan antara India dan Maladewa telah tegang sejak Muizzu menjabat, ketika ia mengkritik New Delhi selama dan setelah pemilihan presiden.

Sebelumnya pada Maret 2024, Presiden Maladewa Mohamed Muizzu meminta New Delhi untuk mengambil tindakan keringanan utang, sambil menyatakan bahwa India akan terus menjadi sekutu terdekat Maladewa.

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia belum mengambil tindakan atau membuat pernyataan apa pun yang dapat merenggangkan hubungan kedua negara.

Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Mihaaru, Presiden Muizzu mengatakan bahwa ia berharap India akan mengakomodasi langkah-langkah keringanan utang Maladewa dalam pembayaran kembali pinjaman besar yang diambil dari negara tersebut selama beberapa pemerintahan berturut-turut.

Bicara soal hubungan kedua negara, sebelumnya Angkatan Laut India mengatakan pihaknya tengah memperkuat pasukan di pulau-pulau yang dianggap "penting secara strategis" dekat Maladewa. Pangkalan baru akan dibuka hanya beberapa hari sebelum Male mulai memulangkan pasukan India.

Hubungan antara India dan Maladewa memburuk sejak Presiden pro-China Mohamed Muizzu memenangkan pemilu tahun lalu. Ia berjanji mengusir pasukan India, dikutip dari laman VOA Indonesia.

India merasa curiga terhadap peningkatan kehadiran China di negara kepulauan tersebut, yang merupakan rute utama pelayaran internasional dari timur ke barat. Pangkalan baru itu diharapkan akan memperluas cakupan "pengawasan operasional" India atas wilayah tersebut, demikian disampaikan oleh angkatan laut dalam pernyataan pada Sabtu malam.

Muizzu meminta India untuk menarik 89 personel keamanan yang berbasis di Maladewa untuk mengoperasikan pesawat pengintai. Pasukan gelombang pertama akan berangkat pada 10 Maret. Seluruh pasukan dipastikan akan berangkat dalam waktu dua bulan.

Pangkalan baru tersebut, yang dibuka pada 6 Maret di Kepulauan Lakshadweep India, akan mengubah detasemen kecil yang ada menjadi “unit angkatan laut independen”, menurut pernyataan Angkatan Laut.

Kepulauan Lakshadweep di India terletak sekitar 130 kilometer di utara Maladewa. Pangkalan angkatan laut baru di Pulau Minicoy terletak di titik terdekatnya.

Angkatan Laut India memiliki pangkalan di Pulau Kavaratti di Lakshadweep, tetapi pangkalan baru tersebut akan berlokasi sekitar 258 kilometer lebih dekat ke Maladewa.

Angkatan Laut mengatakan pangkalan tersebut akan meningkatkan operasi anti-pembajakan dan anti-narkotika, dan merupakan bagian dari kebijakan untuk “secara bertahap meningkatkan infrastruktur keamanan di pulau-pulau yang penting secara strategis”.