Kolombia Akhirnya Sahkan Larangan Adu Banteng, Ini Alasan Presiden Petro

Adu banteng telah diadakan di Kolombia sejak zaman kolonial Spanyol. Namun, popularitas olahraga ini menurun dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan perubahan pandangan terhadap hak-hak hewan.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 24 Jul 2024, 17:03 WIB
Diterbitkan 24 Jul 2024, 17:03 WIB
Aksi Para Matador Bertarung Melawan Banteng di Festival Cali
Seorang matador tampil saat adu banteng di arena adu banteng Canaveralejo dalam rangka Festival Cali di Cali, Kolombia (27/12/2022). (AFP/Joaquin Sarmiento)

Liputan6.com, Bogota - Presiden Kolombia Gustavo Petro pada hari Senin (22/7/2024) menandatangani undang-undang yang melarang adu banteng di negaranya, sehingga semakin mengurangi daftar pendek negara-negara di dunia yang masih melegalkan tradisi yang telah berusia berabad-abad tersebut.

Petro menandatanganinya di depan ratusan aktivis hak-hak binatang dalam upacara yang diadakan di arena adu banteng Bogota.

"Kita tidak bisa mengatakan kepada dunia bahwa membunuh makhluk hidup demi hiburan adalah budaya," kata Petro dalam pidatonya setelah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut, seperti dilansir kantor berita AP, Rabu (24/7/2024).

"Budaya membunuh binatang untuk hiburan seperti itu juga akan membawa kita membunuh manusia untuk hiburan karena kita juga binatang."

Larangan adu banteng disetujui oleh Kongres Kolombia pada bulan Mei, setelah perdebatan sengit selama berbulan-bulan.

RUU tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk sepenuhnya melarang adu banteng di seluruh negeri pada tahun 2027 dan memerintahkan pemerintah untuk mengubah lebih dari selusin arena adu banteng menjadi tempat budaya dan olahraga.

 

7 Negara Masih Izinkan Praktik Adu Banteng

Aksi Para Matador Bertarung Melawan Banteng di Festival Cali
Seorang matador tampil saat adu banteng di arena adu banteng Canaveralejo dalam rangka Festival Cali di Cali, Kolombia (27/12/2022). (AFP/Joaquin Sarmiento)

Di lain sisi, penggemar adu banteng di Kolombia berpendapat larangan tersebut melanggar hak kelompok minoritas untuk mengekspresikan warisan budaya mereka. Mereka menambahkan bahwa hal ini juga membahayakan mata pencaharian mereka yang mencari nafkah dari adu banteng, seperti matador, promotor acara, pedagang dan peternak yang berspesialisasi dalam membiakkan hewan agresif dan berotot yang digunakan dalam adu banteng.

Pada hari Senin, kelompok pendukung adu banteng meluncurkan kampanye media sosial untuk mendukung tradisi tersebut, dengan mengatakan bahwa RUU disetujui tanpa dukungan dari kementerian tenaga kerja Kolombia. Para pendukungnya juga mengatakan mereka akan menantang UU tersebut di Mahkamah Konstitusi Kolombia.

Hanya tujuh negara yang kini mengizinkan adu banteng, yakni Spanyol, Prancis, Portugal, Meksiko, Venezuela, Ekuador, dan Peru. Namun, beberapa pemerintah kota dan regional di negara-negara tersebut telah memberlakukan larangan lokal.

Petro telah menjadi penentang adu banteng sejak dia menjadi wali kota Bogota. Pada tahun 2012, dia mencabut kontrak kota yang mengizinkan promotor acara adu banteng menggunakan arena adu banteng di kota tersebut.

Aktivis hak-hak binatang di Kolombia telah melobi Kongres untuk melarang adu banteng selama dua dekade. Namun pada bulan Mei, mereka akhirnya memberlakukan larangan tersebut dengan bantuan legislator dari Partai Pakta Sejarah Petro dan dengan suara dari beberapa anggota partai berhaluan tengah dan konservatif.

"Selama bertahun-tahun kami telah melakukan protes, kami telah melobi kongres dan kami telah mencoba untuk memenangkan hati masyarakat Kolombia," kata seorang aktivis Bernama Chucho Merchan pada Senin. "Sehingga di negara yang banyak terjadi kekerasan ini, kita bisa memberi contoh bahwa kita bisa berkembang menuju dunia yang lebih adil, bebas dari kekejaman."

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya