Demi Redam Hasrat Seksual, Pemerintah Hong Kong Dorong Remaja Main Badminton

Liputan6.com, Hong Kong - Pihak berwenang di Hong Kong mendorong anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bermain badminton bersama dalam upaya meredam hasrat seksual dan perilaku intim lainnya.

Melalui sebuah dokumen setebal 70 halaman yang diterbitkan minggu lalu oleh Biro Pendidikan Hong Kong tentang pendidikan seksual bagi siswa dan guru, remaja diajarkan tentang hubungan antara cinta dan seks, pentingnya batasan, cara mengatasi dorongan seksual, dan apa yang bisa terjadi jika seseorang bertindak berdasarkan dorongan tersebut.

"Adalah hal yang normal bagi orang untuk memiliki fantasi dan hasrat seksual, tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah penguasa hasrat diri sendiri dan harus berpikir dua kali sebelum bertindak, dan mengendalikan hasrat kita alih-alih dikendalikan olehnya," bunyi dokumen tersebut, seperti dilansir Independent, Kamis (29/8/2024).

"Pasangan kekasih yang tidak mampu mengatasi konsekuensi dari seks pranikah, seperti kehamilan di luar nikah, konsekuensi hukum, dan tekanan emosional, harus dengan tegas menolak untuk berhubungan seks sebelum menikah."

Bersamaan dengan panduan tersebut, siswa sekolah juga diberikan formulir komitmen.

Mereka diminta mengisi batasan jelas dalam suatu hubungan dan akan berjanji untuk mengendalikan dorongan seksual dan bertujuan untuk mengembangkan pengendalian diri.

Dokumen tersebut memaparkan berbagai situasi dan menawarkan saran kepada siswa tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian mereka.

Misalnya, jika satu pasangan kebetulan melihat pasangan lain melakukan perilaku seksual, pasangan pertama harus mencoba segera meninggalkan tempat kejadian atau mengalihkan perhatian mereka.

Contoh lain menyatakan bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan yang belajar bersama harus beralih melakukan olahraga badminton jika mereka mulai merasa terangsang.

Dokumen tersebut menganjurkan untuk menghindari segala jenis publikasi atau media yang memicu hasrat seksual dan merekomendasikan agar siswa menghindari pakaian seksi yang dapat memicu reaksi lawan jenis.

Panduan baru itu kemudian menuai kritik dari para pembuat undang-undang dan pendidik, internet pun ikut ramai membicarakannya.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, legislator Doreen Kon mengatakan meskipun pendidikan seks penting, meminta siswa untuk menandatangani formulir semacam itu bukanlah cara terbaik.

Anggota parlemen Gary Zhang juga mempertanyakan bahasa yang mempermalukan seputar seks pranikah, dan menyebutnya regresif dan ketinggalan zaman.,

"Kemajuan dan pencerahan yang dicapai dalam nilai-nilai masyarakat saat ini tidaklah mudah. ​​Apakah kita ingin mundur dan membiarkan pemikiran yang ketinggalan zaman itu muncul kembali dan mendapatkan tempat sekali lagi?" tulisnya di Facebook.

Doris Tsz-Wai Chong, direktur eksekutif Asosiasi Mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan, mengatakan bahwa organisasinya prihatin atas peringatan pakaian seksi dan bahwa itu dapat dengan mudah mengarah pada menyalahkan korban.

"Mengajarkan gagasan bahwa pilihan pakaian seseorang dapat ‘merangsang secara visual’ atau memicu kekerasan seksual hanya akan melanggengkan mitos-mitos pemerkosaan yang berbahaya," katanya.

Namun, otoritas Hong Kong justru membela panduan pengajaran tersebut.

"Kita harus mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dengan benar, memahami cara merawat diri sendiri, dan menghormati orang lain," kata Christine Choi Yuk-lin, sekretaris pendidikan Hong Kong.

"Ketika mereka dewasa, mereka akan menghadapi masyarakat dan lingkungan yang lebih kompleks."

"Pendekatan kami tidak konservatif – kami ingin melindungi kaum muda dan membekali mereka dengan nilai-nilai yang tepat untuk menghadapi masa dewasa dan kompleksitas masyarakat … dan berhubungan seks dengan orang di bawah umur adalah tindakan ilegal."

Pemimpin Hong Kong John Lee Ka-chiu juga mendukung pernyataan Choi dan bahwa pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat melalui pendidikan.

"Meskipun orang-orang mungkin memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang nilai pendidikan, pemerintah memainkan peran utama dalam menentukan jenis masyarakat yang ingin dibangunnya melalui pendidikan," kata Lee.