Demi Ngirit Rp5,7 M per Bulan, Maladewa Pecat 225 Pejabat Politik Termasuk 7 Menteri

Liputan6.com, Malé - Sebuah langkah efisiensi atau pengurangan karyawan yang dilakukan oleh pemerintah Maladewa tengah jadi sorotan. Pasalnya jumlah yang terdampak tak sedikit, namun mencapai ratusan.

"Presiden Maladewa telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu," kata kantor presiden Maladewa pada hari Selasa (15/10/2024) seperti dikutip dari AFP.

Presiden Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu, karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang untuk mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," kata pernyataan dari kantor Presiden Muizzu.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik.

Sejauh ini tidak disebutkan fungsi apa yang mereka lakukan di Maladewa, negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan dari kantor Presiden Maladewa sejauh ini tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menambahkan bahwa pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar $370.000 atau Rp5,7 miliar per bulan.

Maladewa mengatakan pada bulan September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan bahwa negara tersebut tidak berencana untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar negara.

Maladewa dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, selain menjadi pusat geopolitik.

China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar bagi Maladewa, yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa.

China telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Presiden Muizzu 2023 tahun lalu, yang berterima kasih kepada Beijing atas "bantuan tanpa pamrih" untuk dana pembangunan.

Presiden Muizzu disambut di New Delhi bulan Oktober ini oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meluncurkan dukungan keuangan untuk mendukung ekonomi Male yang sedang berjuang.

Data resmi menunjukkan utang luar negeri Maladewa mencapai $3,37 miliar pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen dari produk domestik bruto.

China menyumbang sekitar 20% dari utang luar negeri, sementara India hanya memiliki kurang dari 18 persen.