Bangkok Rusuh, Wisatawan Diminta Hindari Kawasan Ini

Kota Bangkok, Thailand tengah diguncang kerusuhan besar. Ribuan demonstran dari pihak oposisi turun ke jalan untuk menuntut Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mundur. Hadangan pun datang dari massa berkaos merah yang mendukung PM Yingluck.

Alhasil, bentrokan sempat terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin di sejumlah wilayah di Kota Bangkok. Hingga kini, situasi Bangkok masih memanas meski PM Yingluck telah mengeluarkan UU Darurat Keamanan Dalam Negeri.

Dengan penerapan UU tersebut, jam malam dengan memperketat keamanan diberlakukan di semua Distrik di Bangkok yang berpotensi rusuh. Termasuk kawasan kantor Pemerintah Thailand.

Selain itu, kemananan juga diperketat di Nonthaburi, Distrik Bang Pli, Kota Samut Prakan dan Distrik Lat Lum Kaeo, Kota Pathum Tani. Karenanya, para wisatawan diminta menghindari kawasan tersebut.

Seperti dimuat South China Morning Post, Senin (2/12/2013), sejumlah pusat perbelanjaan di Bangkok tak beroperasi. Dilaporkan, ada 5 mal besar yang terpaksa ditutup sementara. Sejumlah agen wisata pun membatalkan perjalanan ke sejumlah lokasi penting di Bangkok, termasuk Siam Square.

Untuk di Kota Wisata Pataya, belum ada konfirmasi apakah ada dampak dari protes besar-besaran di ibukota. Demonstrasi masih terfokus di Bangkok.

Dalam laporan terbaru dari Bangkok Post, 4 mal besar di Bangkok, yakni Central World, Siam Paragon, Siam Centre and Siam Discovery, baru saja sekarang.

Minggu 1 Desember 2013 malam, pemimpin oposisi yang menuntut reformasi dan menggerakan protes besar, Suthep Thaugsuban melayangkan ultimatum atau tuntutan akhir kepada PM Yingluck untuk melepaskan jatabannya.

Ancaman itu, kata Suthep, dilancarkan saat bertemu langsung dengan Yingluck di suatu tempat yang dirahasiakan pada Minggu 1 Desember 2013 malam.

"PM Mundur pun, bagi kami, itu belum cukup," cetus Suthep, dalam lansiran Bangkok Post.

Suthep menegaskan, pihaknya tidak akan mau berdialog damai dengan pemerintah yang dipimpin PM Yingluck. "Tak ada negosiasi atau kompromi. Tuntutan rakyat hanya itu saja," ujarnya.

Demonstrasi besar-besaran ini dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah. Para demonstan oposisi menilai, dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang kakak kandung Yingluck, mantan PM Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari pihak Yingluck dan pejabat pemerintah pendukung perdana menteri cantik tersebut soal ultimatum yang dilancarkan pemimpin oposisi Suthep. (Riz/Ein)

Anda berada di Thailand? Kirimkan pengalaman Anda ke email: berita.liputan6@gmail.com