DPR Minta Kemenkes Beri Perhatian Khusus pada Kasus DBD di NTT

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Kementerian Kesehatan juga memberikan perhatian khusus terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang kini statusnya sudah kejadian luar biasa (KLB) di Nusa Tenggara Timur. Dia minta Kemenkes melakukan kordinasi dengan pihak terkait.

"Saya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi perhatian khusus dalam menangani penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Sebab, kasus ini sudah masuk dalam kasus luar biasa di mana ada ribuan warga terserang DBD dan ratusan orang meninggal," ujar saleh melalui keterangan tertulis, Kamis (12/3).

"Saya kira pemerintah harus memfokuskan perhatiannya pada DBD yang ada di sana (NTT) itu. Ini harus diselesaikan dengan cara-cara luar biasa," sambungnya.

Menurutnya, KLB DBD ini tidak bisa ditangani setengah-setengah. Pemerintah didesak menurunkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi penyakit yang berasal dari nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Kemudian (libatkan) Kemensos, mereka kan punya banyak tenaga kerja yang memang bekerja untuk mereka, seperti pendamping PKH (program keluarga harapan) itu diminta untuk mensosialisasikan untuk menghindari nyamuk ini kan sudah ada prosedurnya semua itu. Termasuk petugas lapangan KB (keluarga berencana) di daerah kan banyak, itu juga harus dilibatkan, para bidan desa, perawat, puskesmas juga harus ikut," terangnya.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Menurut Saleh, Pemerintah juga bisa melibatkan jajaran dari TNI-Polri untuk membantu mengampanyekan pencegahan DBD serta mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

"Kalau perlu galakkan gotong royong membersihkan lingkungan. Itu harus karena masyarakat mesti terlibat membersihkan lingkungan. DBD kan nyamuk yang hidup di air yang menggenang. Jadi, mereka harus menghilangkan sumber-sumber yang ada. Karena itu, semua harus terlibat, tapi tentu dibawah koordinasi kementerian kesehatan," pungkasnya.

Ahda Bayhaqi/Merdeka.com