Kanada Bakal Longgarkan Aturan Masuk bagi Wisatawan Asing di Tengah Protes Anti-vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kanada baru saja mengumumkan akan melonggarkan pembatasan perjalanan mulai 28 Februari 2022. Keputusan diambil di tengah protes warganya yang menolak mandat vaksin Covid-19.

Menurut Menteri Kesehatan Kanada, Jean-Yves Duclos, para pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi tidak lagi harus menjalani tes Covid-19. Dilansir dari CNN, Rabu, 16 Februari 2022, Kanada juga akan membatalkan persyaratan pengujian virus corona untuk warga mereka yang sudah divaksin penuh yang melakukan perjalanan singkat - kurang dari 72 jam - ke luar negeri.

"Saya dengan senang mengumumkan bahwa perubahan ini dimungkinkan bukan hanya karena kami telah melewati puncak Omicron, tetapi karena orang Kanada di seluruh negeri telah mendengarkan ilmu pengetahuan dan para ahli," kata Duclos. "Namun kami tegaskan sekali lagi, perjuangan kita melawan virus belum berakhir, kita harus selalu waspada," lanjutnya.

Pembatasan pada anak-anak di bawah 11 tahun yang belum divaksinasi dan bepergian dengan orang dewasa yang divaksinasi juga dicabut. Mereka tidak perlu lagi menunggu dan mengisolasi diri sebelum bersekolah.

Wisatawan yang tidak divaksinasi masih akan diminta untuk tes PCR pada saat kedatangan ke Kanada dan harus dikarantina selama 14 hari. Sekitar 80 persen orang Kanada telah divaksin penuh dan lebih dari 40 persen juga telah menggunakan dosis booster.

Sebelumnya, pemerintah merekomendasikan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting. Mereka kini sekarang hanya mengimbau warga untuk mengambil tindakan pencegahan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Langkah yang diambil pemerintah Kanada itu dinilai sebagai kemajuan oleh para pelaku industri, karena perekonomian Kanada cukup bergantung pada perdagangan dan pariwisata. Beberapa provinsi, termasuk Alberta, Saskatchewan, Quebec dan Ontario, provinsi terpadat di Kanada, telah mengumumkan pelonggaran pembatasan yang diberlakukan selama pandemi karena tingkat infeksi virus corona Covid-19 menurun.

Ontario mengatakan akan mempercepat rencananya untuk menghapus persyaratan bukti vaksinasi untuk pergi ke berbagai tempat umum. Sementara, Provinsi Alberta Barat mengakhiri persyaratan masker untuk anak-anak sekolah.

Saat ini, para wisatawan, terlepas dari status vaksinnya, harus memberikan bukti tes molekuler negatif, seperti tes PCR, dalam waktu 72 jam dari jadwal penerbangan atau masuk darat mereka ke Kanada.

Di sisi lain, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menerapkan Undang-Undang Darurat untuk menindak protes mandat anti-vaksin. Dilansir BBC, Trudeau mengatakan ruang lingkup tindakan akan "terbatas waktu", "masuk akal dan proporsional" dan akan melihat militer dikerahkan.

Tanpa perintah pengadilan, bank akan dapat membekukan rekening pribadi siapa pun yang terkait dengan protes. Trudeau juga memberlakuan Undang-Undang Keadaan Darurat oleh Trudeau datang ketika demonstrasi di seluruh Kanada memasuki minggu ketiga mereka. Ia pun menghadapi kritik luas atas penanganannya terhadap protes.

Apa yang dimulai sebagai protes terhadap aturan baru bahwa semua pengemudi truk harus divaksinasi untuk melintasi perbatasan AS-Kanada, atau karantina setelah kembali, telah berkembang menjadi tantangan yang lebih luas untuk semua pembatasan kesehatan terkait Covid-19.

"Ini tentang menjaga keamanan warga Kanada, melindungi pekerjaan orang," katanya dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Global Liputan6.com.

Menurut Trudeau, polisi akan diberikan "lebih banyak alat" untuk memenjarakan atau mendenda pengunjuk rasa dan melindungi infrastruktur penting. Namun, para kritikus menuduh Trudeau munafik.

Tuduhan itu merujuk sikap Trudeau saat menyuarakan dukungannya untuk petani di India yang memblokir jalan raya utama ke New Delhi selama satu tahun pada 2021. Saat itu, ia mengatakan, "Kanada akan selalu ada untuk membela hak protes damai."