Duh, Bandung Dinobatkan sebagai Kota Termacet ke-12 di Dunia pada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kabar tidak menyenangkan untuk Bandung. Kota kembang itu baru saja dinobatkan sebagai kota termacet ke-12 di dunia berdasarkan TomTom Traffic Index 2024 yang dirilis pada 7 Januari 2025.

Posisi Bandung dalam indeks itu berada di bawah Kumamoto, Jepang, dengan catatan kendaraan rata-rata memerlukan 32 menit 37 detik untuk menjangkau jarak per 10 kilometer. Bahkan pada Jumat (24/1/2025) sore, waktu tempuh rata-rata kendaraan per 10 km lebih lambat 10 menit dari rata-rata pada 2024, yakni mencapai 42 menit 50 detik.

Persentase tingkat kemacetan di Bandung pada 2024 mencapai 48 persen dengan rata-rata waktu yang hilang karena kemacetan mencapai 108 jam setiap jam sibuk. Kondisinya lebih buruk dari Jakarta yang pada indeks 2024 berada di posisi 90 dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau jarak per 10 kilometer adalah 25 menit 31 detik.

Di Asia Tenggara, posisi Bandung berada di urutan kedua kota termacet di bawah Davao, Filipina. Kota itu kehilangan 136 jam akibat kemacetan yang terjadi di jam sibuk dengan waktu tempuh per 10 kilometer mencapai 32 menit 59 detik.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengatakan pihaknya akan memulai dengan analisis data-data pendukung terkait kemacetan, termasuk mobilitas kendaraan, kantung parkir, dan pergerakan warga. Hal itu demi mengatasi masalah kemacetan di Bandung yang nyaris berlangsung setiap hari, terlebih di akhir pekan dan libur panjang.

"Dalam waktu sebulan ini, analisis dulu semua data yang ada, baru setelah itu kita buat kebijakan," ujar Farhan ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Pihaknya juga terbuka untuk berdiskusi dengan pejabat wali kota Bandung saat ini yang berlatar belakang Kepala Dishub sebelumnya.

Farhan juga mempertimbangkan keberadaan angkot di Bandung yang posisinya kian tergusur kendaraan pribadi atau angkutan online. Padahal, angkot pernah jadi andalan warga Bandung untuk beraktivitas ke sana kemari.

Pihaknya mempertimbangkan untuk mengubah sistem model bisnis angkot di Bandung dengan menerapkan cara pembayaran menggunakan uang elektronik. Dengan begitu, transaksi beralih sepenuhnya ke digital.

"Uang elektronik ini nanti, bisnis modelnya akan masuk escrow account (rekening bersama). Escrow account ini yang akan beri bayaran kepada sopir angkot, bukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi kali rit dia dalam satu hari," ujarnya menjawab pertanyaan Lifestyle Liputan6.com.

Apa akan menyontek JakLinko yang sudah diterapkan pemerintah Jakarta? "Mungkin," jawab Farhan lagi. Yang pasti, pemerintah harus berperan karena pasti akan ada subsidi diterapkan untuk model bisnis demikian.

Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang gagap teknologi? Mantan presenter kondang itu menyatakan bahwa mereka pasti akan dibantu selama proses transisi. 

Mengutip kanal Regional Liputan6.com, Pemkot Bandung sebelumnya berencana mengonversi angkutan kota atau angkot menjadi mikrobus. Wacana itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengklaim, rencana itu akan dilakukan demi transportasi publik yang lebih nyaman dan aman serta mengatasi kemacetan. "Persoalan besar kita di kota besar seperti ini adalah masalah kemacetan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan transformasi transportasi," katanya lewat keterangan pers di Bandung, Minggu, 17 September 2023.

Ia berharap lewat program itu, masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ema menyebut, jumlah kendaraan di Kota Bandung saat ini bertambah pesat, tak sebanding dengan pertumbuhan sarana prasarana penunjang perhubungan seperti jalan.

"Laju pertumbuhan kendaraan rata-rata Kota Bandung berada di atas 10 persen. Sedangkan, pertumbuhan sarana prasarana penunjang perhubungan seperti jalan bergerak lambat. Untuk itu, transformasi transportasi publik harus segera dilakukan," jelasnya.

Ema mengatakan transformasi angkutan baru ini diusulkan hadir pada 2024 yang faktanya belum terwujud hingga tahun berganti 2025. Pemkot Bandung saat itu mengaku akan bekerja sama dengan koperasi-koperasi angkutan di Kota Bandung untuk menyelaraskan program ini.

"Kalau public transport ini sudah benar artinya kita juga akan berpindah dengan sendirinya. Tanpa ada perubahan public transport, perilaku dipastikan tidak mau berubah. Kemacetan akan tetap hadir," ujarnya.

Mirip dengan usulan Farhan, biaya operasional mikrobus itu bakal disubsidi langsung oleh Pemkot Bandung sehingga operator tidak perlu lagi menunggu penumpang penuh dan hanya perlu mematuhi headway (waktu keberangkatan) yang ditetapkan.

"Jadi nanti diganti dengan public transport yang jauh lebih representatif dari kenyamanan keamanan dan sopir sudah tidak ada lagi saling kejar-kejar setoran karena dia sudah dibayar oleh operator," akunya.

"Kita sudah siap dengan subsidi itu. Mudah-mudahan nanti dengan dewan ini clear. Kita nanti menyubsidi para sopir angkot. Harapannya menjadi pegawai operator. Jadi mereka tidak terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan ada kepastian dalam sisi pendapatan," kata dia.