Hemat Anggaran, Ahok Minta Sumbangan Bus dari Swasta

Ahok mengaku sudah mencoba menawarkan kepada perusahaan Bintang Toedjoe dan Kalbe Farma agar menyumbangkan bus tingkat.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 06 Jun 2014, 14:32 WIB
Diterbitkan 06 Jun 2014, 14:32 WIB
Bus Gandeng Transjakarta
Ahok sengaja membawa bus gandeng istimewa ke Jakarta untuk menunjukan, bus kelas dunia seperti itulah yang dibutuhkan Ibukota.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan membeli bus untuk Transjakarta pada tahun ini. Karena itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencoba mencari pengusaha yang bersedia memberikan bantuan coorporate social responsibility (CSR) berupa bus.

Ahok mengaku sudah mencoba menawarkan kepada perusahaan Bintang Toedjoe dan Kalbe Farma agar menyumbangkan bus tingkat kepada Pemprov DKI.

Sejauh ini, Mayapada Group sudah berjanji akan menyumbang 10 bus. Perusahaan swasta lain yang tak disebutkan namanya juga menyumbang 10 unit.

"Kalau ada yang mau kasih gratisan, mau beli (bus) nggak kira-kira? Sampai ada yang nggak mau kasih, ya kita beli. Hemat duit," ungkap Ahok di Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2014).

Dana penghematan tersebut, menurutnya, lebih baik dialihkan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kurang mampu di ibukota. Ia mengatakan, saat ini masih ada 40% anak usia 16 tahun hingga 18 tahun yang tak mampu mengenyam pendidikan karena masalah ekonomi.

"Lebih baik kita bantu orang sekolah dan kuliah. Karena di tahun 2025 ada bonus demografi yang menuntut sumber daya manusia dengan keterampilan dan terdidik. Untuk apa habiskan uang kalau ada yang mau menyumbang?" jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, DKI memerlukan ribuan unit bus Transjakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi warga Jakarta. Selain itu, seharusnya Jakarta memiliki sebanyak 60 hingga 70 bus tingkat, yang saat ini baru berjumlah 5 unit.

Namun bus-bus yang disumbangkan untuk menambah jumlah ideal bus ibukota baru akan berfungsi efektif bila sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) telah diterapkan di sepanjang koridor I (Blok M-Kota), Jalan HR Rasuna Said Kuningan, dan Slipi. Karena pengendara yang tak ingin terkena tarif ERP secara sukarela akan memilih angkutan umum. Sementara, seluruh Transjakarta dan angkutan massal lain yang melintasi jalur ERP, tidak dipasang on board unit (OBU) sehingga tidak ditarik tarif ERP.

"Kami lagi mikir PT Transjakarta bisa mengatur tidak ada lagi bus yang ngetem sembarangan, headway (jarak tempuh) teratur, jalur transjakarta steril," ungkap Ahok.

Pada Jumat ini, Pemprov DKI ini baru saja menerima 30 bus sumbangan dari 3 perusahaan swasta, yakni T-Phone, Roda Mas dan Telkomsel, usai menegur jajarannya yang mempersulit serah terima bus hibah tersebut.

Kepala Unit Pelaksana (UP) Transjakarta Pargaulan Butar-Butar mengatakan 30 unit bus tersebut diberikan ke Pemprov DKI untuk dioperasikan sebagai bus Transjakarta. Untuk itu, pihaknya segera mengoperasikan 30 ‎bus tersebut.

Bus-bus hibah tersebut nantinya disebar di koridor yang kekurangan unit bus. Seperti Koridor IV dengan rute Kalideres-Harmoni, Koridor V dengan rute Kampung Melayu-Ancol, Koridor VI dengan rute Dukuh Atas-Ragunan, dan Koridor VII dengan rute Kampung Melayu-Kampung Rambutan. (Yus)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya