SBY Bantah Terlibat Dugaan Korupsi yang Disebarkan Wikileaks

Liputan6.com, Bogor - Situs Wikileaks merilis dokumen terbaru terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala negara di Asia Tenggara terkait pencetakan uang. Salah satu nama yang disebut adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Disebutkan adanya perintah pencegahan terhadap pemerintah Australia atas pelaporan kasus dugaan korupsi jutaan dolar.

Menanggapi hal itu, SBY menegaskan dirinya tak pernah terlibat dengan dugaan kasus korupsi pencetakan uang tersebut. Menurut dia, kewenangan pencetakan uang ada pada Bank Indonesia, bukan presiden.

"Tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan atau mengeluarkan perintah presiden," ujar SBY di Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014). Menurut Undang-Undang Bank Indonesia, segala keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah atau pun presiden.

Dia mengatakan, berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, faktanya memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada tahun 1999 melalui perusahaan Note Printing Australia di bawah naungan Reserve Bank of Australia (RBA). Kala itu, ada 550 juta lembaran uang yang dicetak dengan pecahan Rp 100 ribu.

"Baik ibu Mega dan saya sendiri pada tahun 1999 itu, belum menjabat sebagai presiden," jelas SBY. Jadi tidak benar dirinya terlibat.

Presiden ke-6 RI itu pun meminta Australia segera mengklarifikasi bocoran Wikileaks yang juga menyebut nama Megawati Soekarnoputri tersebut sehingga semuanya menjadi jelas dan tidak mengandung fitnah.

"Saya berharap pemerintah Australia untuk membuka dan mengungkap sistem penegakan hukum itu, jangan ditutupi," ujar SBY. "Saya minta Australia mengeluarkan statement yang terang, agar nama baik Megawati dan saya sendiri tidak dicemarkan. Agar tidak ada kecurigaan."

Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus yang menyangkut dugaan korupsi jutaan dolar yang dibuat agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu terkait pencetakan uang.

"Perintah untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia," tulis WikiLeaks. (Yus)